DPR Batal Tambah Komisi
Hari Ini Diputuskan di Rapat Paripurna
Rencana penambahan komisi di DPR diurungkan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR telah mengadakan rapat bersama perwakilan fraksi. Hasilnya menyepakati untuk mengambil keputusan terkait dengan jumlah komisi dalam paripurna pada Selasa (14/10) atau hari ini.
Fadli menjelaskan, dalam rapim juga dibahas usulan penambahan komisi dari berbagai fraksi. Namun, penambahan komisi tersebut dinilai berisiko jika nanti jumlah kementerian kabinet Jokowi-JK justru menciut. Karena itu, rencana penambahan komisi disepakati untuk ditunda. “Disepakati untuk 11 komisi yang ada dulu supaya bisa segera jalan,” ujarnya.
Namun, hasil rapim itu tentu bukan harga mati. Keputusan terkait dengan jumlah komisi akan dibawa ke rapat paripurna. Setiap anggota dewan berhak memberikan pandangan dengan memberikan persetujuan atau penolakan atau usul lainnya.
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi menilai pembentukan alat kelengkapan DPR saat ini sebaiknya tetap memegang prinsip penguatan institusi di DPR. Penguatan bisa dilakukan jika seluruh potensi anggota dewan dan fraksi dimaksimalkan dalam pembentukannya.
Karena itu, Arwani berharap tidak ada lagi Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat dalam pembentukan komisi. Arwani menilai, semua anggota dewan tentu ingin bersama-sama memperkuat institusi DPR dengan bekerja menghasilkan output terbaik bagi rakyat. (bay/c6/tom)
Sumber : http://ift.tt/1Cf9pnw
Rencana penambahan komisi di DPR diurungkan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR telah mengadakan rapat bersama perwakilan fraksi. Hasilnya menyepakati untuk mengambil keputusan terkait dengan jumlah komisi dalam paripurna pada Selasa (14/10) atau hari ini.
Fadli menjelaskan, dalam rapim juga dibahas usulan penambahan komisi dari berbagai fraksi. Namun, penambahan komisi tersebut dinilai berisiko jika nanti jumlah kementerian kabinet Jokowi-JK justru menciut. Karena itu, rencana penambahan komisi disepakati untuk ditunda. “Disepakati untuk 11 komisi yang ada dulu supaya bisa segera jalan,” ujarnya.
Namun, hasil rapim itu tentu bukan harga mati. Keputusan terkait dengan jumlah komisi akan dibawa ke rapat paripurna. Setiap anggota dewan berhak memberikan pandangan dengan memberikan persetujuan atau penolakan atau usul lainnya.
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi menilai pembentukan alat kelengkapan DPR saat ini sebaiknya tetap memegang prinsip penguatan institusi di DPR. Penguatan bisa dilakukan jika seluruh potensi anggota dewan dan fraksi dimaksimalkan dalam pembentukannya.
Karena itu, Arwani berharap tidak ada lagi Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat dalam pembentukan komisi. Arwani menilai, semua anggota dewan tentu ingin bersama-sama memperkuat institusi DPR dengan bekerja menghasilkan output terbaik bagi rakyat. (bay/c6/tom)
Sumber : http://ift.tt/1Cf9pnw