Dilema Menteri Perokok dan Bertato
Banyaknya hujatan di media massa terkhusus di media sosial kepada Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan RI, membuat hati saya tergerak untuk menuliskan opini ini. Mengapa Susi Pudjiastuti yang notabene hanya tamatan SMP dan kini menjadi menteri terus di bully di media sosial? Dalam perspektif saya, ada dua sisi yang harus kita perhatikan untuk menjawab dilema menteri perokok dan bertato yang terus menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Pertama, menurut saya menteri adalah seorang pejabat negara, artinya dia seorang publik figur yang akan menjadi tauladan dan memberikan contoh terhadap rakyatnya. Secara umum, dalam menilai seseorang, pada tahap pertama masyarakat masih memperhatikan penampilan. Ini artinya secara fisik, baik fisiognomi, maupun tingkah laku, menjadi hal utama yang dinilai oleh masyarakat. Mengapa? Karena budaya timur memiliki kecenderungan tidak menyukai individu yang bertato, bahkan di dalam ajaran agama Islam pun bertato itu dilarang. Selain itu, perokok juga demikian, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa merokok berkorelasi dengan tingkah laku buruk, namun hal itu masih memiliki konotasi yang negatif bagi sebagian masyarakat. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh menteri perempuan yang merupakan orang pilihan dan kepercayaan presiden. Tentunya akan menjadi suatu penilaian tersendiri bagi masyarakat yang anti terhadap rokok dan tato.
Lalu, bagaimana dengan pendidikan formal? Dalam perspektif komunikasi, secara sadar maupun tidak sadar, seseorang akan membentuk citra dirinya, dengan kata lain self image, yaitu citra diri dari sesuatu yang dihasilkannya baik karena perilaku atau persepsi orang lain. Tentunya yang terjadi saat ini adalah banyaknya persepsi individu atas realitas yang mereka nilai.
Sampai saat ini masyarakat percaya bahwa pendidikan formal itu dapat memengaruhi pola dan cara berpikir seseorang. Itu secara ideal, namun terkadang fakta membuktikan bahwa dengan pendidikan formal yang tinggi, individu bisa juga salah jalan, bertindak di luar kewajaran.
Selain pendidikan formal yang tinggi, akan ada faktor lain sebagai pendukung individu di dalam melakukan sesuatu yaitu pengalaman. Individu yang memiliki segudang pengalaman di bidangnya tentunya akan memengaruhi pola pikir individu di dalam bertindak dan berperilaku. Oleh sebab itu, wajar jika menteri mendapat sorotan dari rakyatnya, bukan saja karena merokok, bertato atau minim pendidikan formal, tetapi lebih dari itu, hadirnya kurang keyakinan oleh masyarakat, akibat penilaian secara subjektif.
Kedua, takut kalah sebelum bertanding. Ketika sudah melihat sesuatu hal yang tidak diyakini, masyarakat yang memandang secara subjektif akan berprasangka bahwa individu tidak akan mampu menjalankan visi misi hidupnya. Termasuk jika perspektif ini ditujukan dari masyarakat kepada menteri. Ironis memang, belum memulai pekerjaan namun sudah dikritik habis-habisan, tampaknya Susi Pudjiastuti harus lebih ekstra membangun komunikasi yang baik tidak hanya terhadap media massa, tetapi juga rakyatnya. Agar persepsi subjektif masyarakat tidak semakin membabi buta.
Lalu bagaimana dengan kinerja? Akan sulit mengukur kinerja jika hanya dilihat pada tahap awal, untuk menyimpulkan suatu keberhasilan maka kita harus melihat secara komprehensif, tidak bisa mencerminkan jika hanya dalam jangka pendek, tapi harus jangka panjang. Namun hal utama adalah niat, keyakinan, serta dukungan. Jika saat ini masyarakat memperdebatkan perihal kebenaran secara subjektif, bahwa perilaku dan pendidikan formal menjadi bagian penentu dalam menjalankan tugas sebagai menteri, itu sama saja memperdebatkan arti kebenaran menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa kebenaran itu sifatnya subjektif, benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain, sehingga lahirlah kebenaran relatif dan kebenaran mutlak.
Dilema ini tak kunjung memberi solusi jika terus-menerus diperdebatkan, beri waktu dan kesempatan kepada menteri ini termasuk menteri-menteri di Kabinet Kerja hingga waktunya. Jika dalam kurun waktu tertentu kinerja menteri tidak memberikan kesan dan fakta nyata seperti slogan bekerja, bekerja, bekerja! Maka masyarakat perlu memberi warning kepada pemerintah, dan Presiden Jokowi perlu mengevaluasi menteri di dalam kabinetnya. Karena yang diinginkan bangsa ini adalah perubahan di seluruh sektor untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Jika memang sang menteri adalah orang-orang pilihan dan mampu bekerja, maka masyarakat menaruh harapan besar kepada mereka agar dapat benar-benar membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik, dan mensejahterakan masyarakat. Agar masyarakat dapat merasakan apa yang disebut-sebut revolusi mental bukan rugi mental. Semoga!
Nugroho Tri Putra.
Artikel opini ini dimuat di Surat Kabar Harian Padang Ekspres, hari ini Jumat 31 Oktober 2014, halaman 4.
Sumber : http://ift.tt/1yKZt50