Benarkah Prabowo Sudah Legowo?
***
Hari itu Prabowo-Jokowi berjabat tangan, berpelukan, lalu saling hormat dengan gaya khasnya masing-masing. Di depan banyak juru warta, sebuah sinyal rekonsiliasi seolah mendinginkan sementara temperatur politik kita. Dalam hitungan menit, pujian dan kalimat positif membahana.
Rupiah dan IHSG menguat. Headline di banyak media massa dan social media mencuatkan term ‘negarawan’ kepada sosok Prabowo, selain Jokowi, yang dianggap sudah legowo dan mampu menempatkan persatuan nasional diatas friksi dan pertentangan politik setelah kurang lebih 5 bulan intens memanaskan ranah publik. Seolah pertemuan ini adalah peristiwa besar dan bersejarah yang sebelumnya bagai tak mungkin akan terjadi. Tatap muka selama beberapa menit lalu semua permasalahan usai begitu saja?
Kita seperti disuguhkan sinetron. Sebagaimana penonton sinetron, rasanya mudah sekali untuk hanyut dalam tiap adegan-adegannya. Sebentar-sebentar marah, kecewa, tertawa, lalu menangis terharu. Ini seperti candu yang berefek rekreatif untuk sesaat oleh kondisi ‘sakau’ karena politik yang sebetulnya diakibatkan oleh manuver dari para elit politik itu sendiri. Justru, ini adalah waktu ‘turun minum’ menjelang pertarungan politik jilid selanjutnya, selama 5 tahun. Tanpa bermaksud untuk merusak hari santai di weekend anda, ada sebuah kolom menarik yang ditulis oleh Mahfud MD di Koran Sindo edisi Sabtu, 18 Oktober 2014. Beliau menulis:
“Dulu, mantan BAKIN Sutopo Yuwono pernah menceritakan hal yang agak lucu…Untuk membuat situasi atau mengarahkan masyarakat pada kondisi psikologis dan perilaku tertentu, ada kalanya aparat intelijen melempar isu yang sebenarnya tak ada…Ibaratnya, disebar isu adanya hantu jahat berkeliaran…Masyarakat takut…Anehnya aparatpun ikut termakan oleh isu itu…Maunya menakut-nakuti rakyat dengan isu seram tapi kemudian menjadi takut sendiri karena percaya pada isu buatannya sendiri yang sebenarnya tidak ada…Sejak dua minggu lalu ada cerita-cerita seram, pengukuhan Presiden 20 Oktober 2014 akan kacau karena ada upaya menggagalkan Sidang MPR. Ada yang mengatakan Jokowi akan dijatuhkan setelah dilantik jadi presiden. Cerita tak berdasar ini dibangun oleh para pengamat yang kemudian dilansir secara besar-besaran oleh media massa…
Tiba-tiba para pengamat tadi berbalik, memuji-muji pimpinan DPR/MPR dan Aburizal sebagai negarawan…”
Penggalan mengenai cerita taktik intelijen yang diidentikkan dengan kondisi terkini diatas tak dapat dilepaskan dari preferensi politik Mahfud MD yang mendukung Prabowo di masa kampanye. Pekerjaan pengamat tentu memang layaknya komentator bola yang memberikan analisa berdasarkan pra-laga, ketika laga berlangsung , pasca-laga atau bahkan diluar laga dengan metode-metode dan data-data tertentu. Alih-alih sebagai koalisi penyeimbang, formasi parlemen dan eksekutif yang terbelah sama sekali berdasarkan koalisi KMP dan KIH, memang bisa berpotensi memunculkan ‘devided government’. Seluruh unsur pimpinan parlemen, baik DPR atau MPR disapu bersih-sesuatu yang bahkan tak terjadi di era Soeharto-oleh KMP. Pemakzulan seorang Presiden oleh DPR dan MPR memang bisa terjadi menurut konstitusi, meski prosesnya tidak mudah. Namun bisa. Malah justru Presidenlah yang tak dapat membekukan/membubarkan parlemen. Ya, contohnya pemakzulan Gus Dur-lah.
ketika Jokowi seringkali mendapatkan cibiran sebagai pelaku pencitraan yang menggunakan keuntungan media massa dan media sosial, opini Mahfud MD diatas rasanya bisa juga disematkan dalam konteks Prabowo dan KMP-nya pada ‘pertemuan bersejarah’ Prabowo-Jokowi. Atau Jokowi-Ical.
Tidak ada yang istimewa dari kesediaan Prabowo dan Ical untuk mau menerima ajakan pertemuan atas inisiatif Jokowi, selain upaya pembentukan citra positif dari politik ‘bumi hangus’ KMP yang sudah selesai berlangsung. Timingnya terlambat. Toh, semua kue kekuasaan yang tersisa sudah habis diperebutkan, bukan? Menolak ajakan baik atas tradisi ‘silaturahmi’ dari pihak Jokowi bukanlah investasi politik yang bagus untuk 2019. Lebih dekat, lebih tepatnya lagi, Munas Golkar pada konteks Ical.
Apalagi mereka menyadari bahwa publik sekarang makin ganas jika sudah protes. Gerakan jarinya yang lincah dan kreatif di Medsos ternyata lebih efektif hasilnya daripada harus turun orasi ke jalanan. Citra negatif publik akan semakin menguat pada KMP jika kemudian pihak Jokowi yang ‘cerdik’ itu mengatakan pada media: kami ditolak bertemu untuk rekonsiliasi, misalnya. Jadi memang tak ada pilihan lain. Toh, hanya bertemu beberapa menit ketawa-ketiwi dengan obrolan ‘normatif’ seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika…semua politikus sudah terlatih dan terbiasa untuk itu.
Saya bukan peneliti atau pengamat yang serius, jadi agak malas mencatatkan detil-detil seberapa kali Prabowo memberikan rasa hormat di atas panggung atau di depan kamera namun diluar itu serangan-serangan politik terhadap Jokowi tetap berjalan intens.
Hasil pertemuan itu nyatanya berimplikasi cukup oke, publik simpati, koran laris, pujian dimana-mana, temperatur politik mereda. Jadi sindiran Mahfud MD diatas juga pas untuk Prabowo dan KMP-nya: mereka yang melemparkan stigma pencitraan, panik sendiri karena ternyata ‘pencitraan’ Blusukan ala Jokowi yang konsisten-orisinal membawanya menjadi Presiden ke 7, lalu berbalik arah menggunakan ‘taktik’ yang mereka sudah stigmakan tadi. Jika ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu memperlihatkan karakter sesungguhnya seorang Prabowo, orang lainpun dengan mudah akan mengatakan bahwa Blusukan dan sikap rendah hati memang karakter aslinya Jokowi.
Apapun, itu urusan dan masalah para elit sebetulnya. Masa bodoh dengan relasi pertemanan atau permusuhan mereka. Yang menjadi perhatian saya sebagai rakyat biasa adalah usaha Koalisi Mas Prabowo, maaf, Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan sistem-sistem demokrasi yang pernah eksis di jaman Orba. Kita sudah kecolongan di UU MD3, bahkan sebelum proses coblos berlangsung. Perpu atas UU Pilkada belum jelas nasibnya, lalu kemudian muncul wacana revisi UU KPK. Saat Prabowo-Hatta berkampanye akan memperkuat KPK, saat itu dan sampai sekarang masih ada sosok di KMP macam Fahri Hamzah yang lugas ingin membubarkan KPK. Saya rasa hal ini lebih substansial.
Upaya mengembalikan Pemilu langsung menjadi tak langsung pun tak perlu diperdebatkan lagi absurd urgensinya dengan pertimbangan-pertimbangan empirik-etik yang menghabiskan waktu. Reformasi bahkan ditebus nyawa anak-anak muda, ketika tokoh-tokoh tuanya yang menepuk dada berhasil menumbangkan Soeharto, kemudian duduk dengan manisnya di kursi kekuasaan lalu mendadak setelah konstelasi Pilpres 2014, dengan 180 derajat mengatakan bahwa hasil-hasil reformasi ternyata adalah ‘kesalahan’? Dari sini saya yakin, Amien Rais memang sudah uzur.
Kita bahkan ditakut-takuti fatwa MUI jika Golput. Nyatanya meski belum tentu saling berkaitan, tingkat partisipasi masyarakat untuk Pemilu tahun ini adalah yang terbesar selama Pemilu berlangsung. Masyarakat antusias dengan politik. Lalu karena kekalahan salah satu pihak, lantas semua sistem tiba-tiba jadi haram dan buruk? Awalnya mungkin hanya setingkat kepala daerah, berikutnya bisa saja presiden dipilih kembali hanya oleh segelintir orang di parlemen seperti era Orba dulu. Lalu sistem otoritarian kelompok tertentu dapat kembali berulang.
Sebagai bangsa, kita seolah tak bisa lepas dari paranoid sejarah kelam dan era romantisme kejayaan masa lalu yang utopis. Jangan-jangan setelah Orba, ada yang rindu ingin ke zaman Orla, lalu zaman Ken Arok! Apalagi dengan embel-embel Pemilu Langsung: tidak Pancasilais atau terlalu Liberal, Aih…
Bahaya laten adalah KORUPSI bung! Bukan komunisme yang sudah tak laku lagi itu. Jadi jika Prabowo lewat KMP-nya di Parlemen TIDAK berusaha mengubah Pemilu Langsung dan mengebiri kekuasaan KPK yang sedang gahar-gaharnya menangkap para koruptor itu, baru final bisa dikatakan bahwa Prabowo memang sudah legowo dan seorang negarawan sejati.
Bukan dari belasan menit tatap muka yang parsial.
Gambar: Sumber
Sumber : http://ift.tt/1Dnstm0