All Out untuk Rakyat atau Politik Tijitibeh
ALL OUT untuk Rakyat atau Politik Tijitibeh
Pemerintahan kedepan 2014-2019 merupakan bentuk uji kedewasaan demokrasi di Indonesia, karena terjadi keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legistatif yang terbagi dalam 2 koalisi yang saling berebut kekuasaan dan pengaruh di republic ini.
Kuasa Eksekutif yang dipimpin oleh Jokowi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Kuasa Legislatif yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), dengan sistem demokrasi di Indonesia yang unik dimana Kuasa Legislatif ada 2 Lembaga yang kuat yaitu MPR dan DPR. MPR terdiri dari Anggota DPR dan DPD, kekuatan didalamnya cukup seimbang walaupun KMP memegang pimpinan MPR, sangat sulit untuk MPR memakzulkan Jokowi sebagai Presiden.
Yang menjadi masalah adalah DPR karena mayoritas dikuasai oleh KMP (62%), sedangkan KIH hanya 38% disini ujian bagi DPR untuk berjuang bagi rakyat, banyak hal dari kuasa eksekutif yang harus disetujui oleh DPR dan produk UU yang harus disetujui oleh Presiden.
Menjegal Jokowi
Beberapa isu yang berkembang telah meresahkan baik isu di MPR maupun Isu di DPR, diantaranya pernyataan Hashim Djojohadikusumo, salah satu pimpinan Gerindra yang akan menghambat dan bahkan ditafsirkan mengancam Pemerintahan Jokowi, sebagai ditulis dalam wawancara dengan media The Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014 lalu.
“Our long-term aim at least for the next five years is to be an active, constructive opposition,” Mr. Djojohadikusumo said in an interview Monday.
“Yes, Mr. Jokowi there is a price to be paid,” he added, referring to Mr. Widodo by his nickname.
Mr. Djojohadikusumo said he is motivated in part by what he sees as Mr. Widodo’s personal betrayal. One of Indonesia’s wealthiest men, Mr. Djojohadikusumo said he was Mr. Widodo’s primary financial campaign backer when he won the Jakarta governorship two years ago.
At the time, he asserts, Mr. Widodo promised him he would serve a full five-year term as governor. But the popular former furniture maker ran for president this year and won, defeating Mr. Subianto by 53 to 47 percent.
“There was an understanding and we feel that he didn’t live up to that understanding, not only implicit but explicit,” Mr. Djojohadikusumo said. “We feel he was being very politically expedient.”
Kalimat diatas adalah ditafsirkan sebagai ancaman bagi para pendukung Jokowi dengan KIH –nya, dan dibalas dengan pernyataan Jokowi yang juga bernada ancaman untuk memveto produk UU DPR yang tidak pro rakyat
Seharusnya Hashim sebagai politisi cukup mengatakan “Our long-term aim at least for the next five years is to be an active, constructive opposition,” Mr. Djojohadikusumo said in an interview Monday.” Dan tidak ada kalimat sumbang lain sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Jokowi yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan tampil sebagai pemenang mengalahkan kakanya Prabowo.
Inilah kesempatan KMP yang kalah dalam Pilpres untuk mengaskan dukungannya terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat lalu membuktikan diri sebagai partai rakyat dan berjuang untuk kesejahteraan dan kejayaan merah putih seperti nama Koalisi mereka. Sebagai oposisi yang konstruktif, bukan destruktif, sebagai oposisi aktif bukan pasif. Awasilah Pemerintahan Jokowi dari atas sampai bawah, semua lini sehingga tidak terjadi kebocoran anggaran seperti kalimat Prabowo yang telah menjadi ikon rakyat sat ini …bocor…bocor…bocor…..
“Koalisi, ujar Ical, akan mendukung segala program Jokowi yang prorakyat. Jika program Jokowi dinilai kurang bagus, koalisi pro-Parbowo akan meluruskannya. “Kami akan ada penyeimbang, bukan oposisi,” tutur Ical sebelum pergi meninggalkan Masjid Al-Bakrie.”
Petingi PAN Bara Hasibuan menegaskan sikap PAN “Sikap yang kami ambil, apakah itu untuk mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah, diambil menggunakan pertimbangan rasional dan atas kepentingan nasional,”
Isu lain adalah Ketidak Hadiran Koalisi Merah Putih dalam pelantikan Jokowi.
Juga Komentar dari Zulkifli Hasan Ketua MPR mengatakan “Tidak ada penjegalan. Jangan gunakan bahasa yang menyeramkan rakyat,” ujar Zulkifli, yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu di gedung Nusantara III, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014.
Demikian Juga Abu Rizal Bakri (ARB) ketua umum Golkar menyatakan dalam wawancanara Tempo tgl 10 Oktober lalu, menginstruksikan anggota Koalisi Merah Putih untuk hadir dalam pelantikan Jokowi dan bahkan mengatakan: “ tidak ada arahan untuk menjegal pelantikan dan pemerintahan Jokowi kelak. “Tidak ada itu,” katanya. (Lihat Tempo.co Politik: Ical Instruksikan Koalisi Hadiri Pelantikan Jokowi).
SBY pun harus mengeluarkan kucauannya untuk menenangkan rakyat dengan mengatakan “Isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab, Diisukan bahwa MPR tidak akan melantik presiden terpilih Joko Widodo dgn cara dibuat tidak “kuorum”.”Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game ) politik kita, Mari ukir sejarah baru dengan dukung presiden terpilih @jokowi_do2 demi kepentingan bangsa,”
Jokowi sendiri menenangkan pendukungnya dengan mengatakan kepada wartawan “Jangan ada yang bertanya lagi masalah jegal menjegal. Jangan ada yang bertanya lagi masalah hambat menghambat,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di ruang Surabaya, Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 10 Oktober 2014.
Jokowi menambahkan “Pemerintah dengan DPR tidak sambung? Sambung saya pastikan, tidak ada masalah. Dengan MPR juga tidak ada masalah. Dengan DPD juga tidak ada masalah,” kata dia “Dengan pertemuan malam ini, besok jangan ada yang mempertanyakan lagi mengenai keragu-raguan atas kami berempat ini. Sudah selesai, sudah rampung, tinggal bekerja,” kata Jokowi.
Dalam sistem Demokrasi Pancasila, tahun 2014-2019 inilah ujian baru bagi kehidupan demokrasi kita. Kalau selama ini Pemerintah sebagai pemegang kuasa Eksekutif dan DPR sebagai pemegang kuasa Legislatif dikuasai oleh Koalisi Pemenang Pemilu, tetapi kali ini Pemerintahan Jokowi dan DPR mencapai kesimbangannya.
Rakyat sebagai elemen bangsa yang paling hakiki dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk tetap mengawal, waspada dan mengkritisi seluruh lembaga kekuasaan di negeri ini baik Pemerintahan Jokowi, MPR, dan DPR jangan sampai terjadi Politik Tijitibeh (mati siji mati kabeh – mati satu mati semua) dipraktekkan di DPR atau MPR atau Pemerintahan Jokowi, kalau itu terjadi semua rakyat akan menderita dan Indonesia akan kehilangan martabatnya sebagai negara demokrasi. Salam demokrasi
Sumber : http://ift.tt/114aYJJ
Pemerintahan kedepan 2014-2019 merupakan bentuk uji kedewasaan demokrasi di Indonesia, karena terjadi keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legistatif yang terbagi dalam 2 koalisi yang saling berebut kekuasaan dan pengaruh di republic ini.
Kuasa Eksekutif yang dipimpin oleh Jokowi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Kuasa Legislatif yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), dengan sistem demokrasi di Indonesia yang unik dimana Kuasa Legislatif ada 2 Lembaga yang kuat yaitu MPR dan DPR. MPR terdiri dari Anggota DPR dan DPD, kekuatan didalamnya cukup seimbang walaupun KMP memegang pimpinan MPR, sangat sulit untuk MPR memakzulkan Jokowi sebagai Presiden.
Yang menjadi masalah adalah DPR karena mayoritas dikuasai oleh KMP (62%), sedangkan KIH hanya 38% disini ujian bagi DPR untuk berjuang bagi rakyat, banyak hal dari kuasa eksekutif yang harus disetujui oleh DPR dan produk UU yang harus disetujui oleh Presiden.
Menjegal Jokowi
Beberapa isu yang berkembang telah meresahkan baik isu di MPR maupun Isu di DPR, diantaranya pernyataan Hashim Djojohadikusumo, salah satu pimpinan Gerindra yang akan menghambat dan bahkan ditafsirkan mengancam Pemerintahan Jokowi, sebagai ditulis dalam wawancara dengan media The Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014 lalu.
“Our long-term aim at least for the next five years is to be an active, constructive opposition,” Mr. Djojohadikusumo said in an interview Monday.
“Yes, Mr. Jokowi there is a price to be paid,” he added, referring to Mr. Widodo by his nickname.
Mr. Djojohadikusumo said he is motivated in part by what he sees as Mr. Widodo’s personal betrayal. One of Indonesia’s wealthiest men, Mr. Djojohadikusumo said he was Mr. Widodo’s primary financial campaign backer when he won the Jakarta governorship two years ago.
At the time, he asserts, Mr. Widodo promised him he would serve a full five-year term as governor. But the popular former furniture maker ran for president this year and won, defeating Mr. Subianto by 53 to 47 percent.
“There was an understanding and we feel that he didn’t live up to that understanding, not only implicit but explicit,” Mr. Djojohadikusumo said. “We feel he was being very politically expedient.”
Kalimat diatas adalah ditafsirkan sebagai ancaman bagi para pendukung Jokowi dengan KIH –nya, dan dibalas dengan pernyataan Jokowi yang juga bernada ancaman untuk memveto produk UU DPR yang tidak pro rakyat
Seharusnya Hashim sebagai politisi cukup mengatakan “Our long-term aim at least for the next five years is to be an active, constructive opposition,” Mr. Djojohadikusumo said in an interview Monday.” Dan tidak ada kalimat sumbang lain sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Jokowi yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan tampil sebagai pemenang mengalahkan kakanya Prabowo.
Inilah kesempatan KMP yang kalah dalam Pilpres untuk mengaskan dukungannya terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat lalu membuktikan diri sebagai partai rakyat dan berjuang untuk kesejahteraan dan kejayaan merah putih seperti nama Koalisi mereka. Sebagai oposisi yang konstruktif, bukan destruktif, sebagai oposisi aktif bukan pasif. Awasilah Pemerintahan Jokowi dari atas sampai bawah, semua lini sehingga tidak terjadi kebocoran anggaran seperti kalimat Prabowo yang telah menjadi ikon rakyat sat ini …bocor…bocor…bocor…..
“Koalisi, ujar Ical, akan mendukung segala program Jokowi yang prorakyat. Jika program Jokowi dinilai kurang bagus, koalisi pro-Parbowo akan meluruskannya. “Kami akan ada penyeimbang, bukan oposisi,” tutur Ical sebelum pergi meninggalkan Masjid Al-Bakrie.”
Petingi PAN Bara Hasibuan menegaskan sikap PAN “Sikap yang kami ambil, apakah itu untuk mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah, diambil menggunakan pertimbangan rasional dan atas kepentingan nasional,”
Isu lain adalah Ketidak Hadiran Koalisi Merah Putih dalam pelantikan Jokowi.
Juga Komentar dari Zulkifli Hasan Ketua MPR mengatakan “Tidak ada penjegalan. Jangan gunakan bahasa yang menyeramkan rakyat,” ujar Zulkifli, yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu di gedung Nusantara III, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014.
Demikian Juga Abu Rizal Bakri (ARB) ketua umum Golkar menyatakan dalam wawancanara Tempo tgl 10 Oktober lalu, menginstruksikan anggota Koalisi Merah Putih untuk hadir dalam pelantikan Jokowi dan bahkan mengatakan: “ tidak ada arahan untuk menjegal pelantikan dan pemerintahan Jokowi kelak. “Tidak ada itu,” katanya. (Lihat Tempo.co Politik: Ical Instruksikan Koalisi Hadiri Pelantikan Jokowi).
SBY pun harus mengeluarkan kucauannya untuk menenangkan rakyat dengan mengatakan “Isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab, Diisukan bahwa MPR tidak akan melantik presiden terpilih Joko Widodo dgn cara dibuat tidak “kuorum”.”Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game ) politik kita, Mari ukir sejarah baru dengan dukung presiden terpilih @jokowi_do2 demi kepentingan bangsa,”
Jokowi sendiri menenangkan pendukungnya dengan mengatakan kepada wartawan “Jangan ada yang bertanya lagi masalah jegal menjegal. Jangan ada yang bertanya lagi masalah hambat menghambat,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di ruang Surabaya, Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 10 Oktober 2014.
Jokowi menambahkan “Pemerintah dengan DPR tidak sambung? Sambung saya pastikan, tidak ada masalah. Dengan MPR juga tidak ada masalah. Dengan DPD juga tidak ada masalah,” kata dia “Dengan pertemuan malam ini, besok jangan ada yang mempertanyakan lagi mengenai keragu-raguan atas kami berempat ini. Sudah selesai, sudah rampung, tinggal bekerja,” kata Jokowi.
Dalam sistem Demokrasi Pancasila, tahun 2014-2019 inilah ujian baru bagi kehidupan demokrasi kita. Kalau selama ini Pemerintah sebagai pemegang kuasa Eksekutif dan DPR sebagai pemegang kuasa Legislatif dikuasai oleh Koalisi Pemenang Pemilu, tetapi kali ini Pemerintahan Jokowi dan DPR mencapai kesimbangannya.
Rakyat sebagai elemen bangsa yang paling hakiki dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk tetap mengawal, waspada dan mengkritisi seluruh lembaga kekuasaan di negeri ini baik Pemerintahan Jokowi, MPR, dan DPR jangan sampai terjadi Politik Tijitibeh (mati siji mati kabeh – mati satu mati semua) dipraktekkan di DPR atau MPR atau Pemerintahan Jokowi, kalau itu terjadi semua rakyat akan menderita dan Indonesia akan kehilangan martabatnya sebagai negara demokrasi. Salam demokrasi
Sumber : http://ift.tt/114aYJJ