Kenaikan Harga BBM, Pertaruhan Popularitas Jokowi Dan SBY
Harga BBM bakal naik. Inilah kabar berita teraktual saat ini. Isu ini telah mengundang banyak respon. Berbagai respon masayarkat, baik positif maupun negatif, dapat kita lihat pada medsos. Isu ini memang selalu hangat dibicarakan karena bersentuhan langsung. Namun kali ini, rasanya, lebih. Mungkin karena momentumnya bersifat kekinian dan keakanan dari sudut pandang masa pemerintahan. Pemerintah saat ini dibawah kendali SBY ogah menaikkan harga BBM. Tentu dengan sejumlah alasan, baik yang dikemukakan oleh kader-kader partainya, maupun oleh para pembantunya (baca: mentri). Namun, intinya adalah tak ingin menambah beban rakyat. Dalih klasik namun [tetap] ampuh. Kesan keberpihakan terhadap rakyat begitu kuat. Sementara pemerintah yang akan datang menginginkan kenaikan harga BBM di akhir masa pemerintahan saat ini. Alasannya, tidak cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam urusan ini. Sebagai rakyat, saya tak tahu dengan pasti alasan siapa yang pantas untuk diterima. Yang jelas ada pertaruhan di sini.
Ya! Pertaruhan kepopuleran dua tokoh yang saat ini menjadi pusat pemberitaan: SBY versus Jokowi. Mari kita kembali pada tahun 2004 dimana SBY begitu populer hingga akhirnya memenangkan pilpres dan kembali terpilih lima tahun kemudian. Dalam pidato terakhirnya sebagai kepala negara, eks mentri di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini mengklaim sejumlah keberhasilan. Kita patut mengapresiasi. Selama 10 tahun memerintah, SBY sering kali membuat kebijakan populer. Kelihatannya, SBY ingin dikenang sebagai presiden yang tetap berpihak kepada rakyat hingga akhir masa jabatan. Tidak ada yang salah dengan sikap politik seperti ini. Setiap pemimpin mempunyai style komunikasi politik yang berbeda-beda. Meski dalam pertemuan empat mata dengan presiden terpilih, Joko Widodo, di Bali beberapa waktu lalu, dimana kita tahu Jokowi meminta SBY menaikkan harga BBM namun SBY tetap pada keputusannya, tidak akan melakukan kebijakan tak populer tersebut. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, SBY malah menggunakan kata “memaksa”. Seolah-olah ada pihak yang telah memaksanya untuk menaikkan harga BBM. Entah apa pertimbangannya. Benarkah Jokowi memaksa SBY? Bukankah meminta berbeda makna dengan memaksa? Apakah SBY sengaja memilih kata tersebut untuk menggambarkan posisi yang dihadapinya saat ini sehingga menarik simpati rakyat bahwa meski telah dipaksa pun ia tetap pada keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM?
Kita semua tahu, kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader partai yang dipimpinnya, termasuk eks ketua umum partai berlambang mercy tersebut, Anas Urbaningrum, membuat tingkat kepercayaan masyarakat cenderung menurun. Hal ini ditandai dengan hasil pemilihan legislatif lalu. Perolehan suara partai yang terkenal dengan jargon antir korupsi ‘katakan tidak pada korupsi” tersebut terjun bebas. Tentu saja kenyataan ini bukanlah yang diharapkan SBY. Sebagai ketua umum, ia membutuhkan momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat sekaligus mengembalikan posisi tawar partainya. Dan sebagai presiden, SBY memerlukan timing untuk tidak turut terhisap dalam penurunan kepercayaan yang dialami oleh partai besutannya itu. Asumsi saya, inilah timingnya. SBY tahu, hanya dengan cara tidak mengelurkan kebijakan tak populer hati rakyat dapat dimenangkan.
Dengan tidak menaikkan harga BBM pada akhir masa jabatan, otomatis, SBY mengalihkan tanggung jawab itu kepada pemerintahan yang akan datang yang juga akan dimotori oleh pribadi yang populer saat ini: Jokowi. Apabila nanti Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM, tingkat popularitasnya kemungkinan menurun. Dan Jokowi bukan tidak menyadari hal ini. Ketika ditanya mengenai kesiapannya apabila tak lagi populer, dengan mantap Jokowi mengatakan “Saya siap untuk tidak populer”. Simak! SBY berbicara tentang popularitas meski berbalut keberpihakan pada rakyat, Jokowi juga bicara tentang hal yang sama secara terbuka. Artinya, harga BBM merupakan komoditas kepopuleran para tokoh. Yang satu tidak siap tidak populer, yang lain siap populer. SBY tidak siap tidak populer. Jokowi siap tidak populer. Mengapa SBY terkesan tidak siap populer? Apakah kepopuleran lebih penting daripada kondisi rakyat?
Sumber : http://ift.tt/Wb016p
Ya! Pertaruhan kepopuleran dua tokoh yang saat ini menjadi pusat pemberitaan: SBY versus Jokowi. Mari kita kembali pada tahun 2004 dimana SBY begitu populer hingga akhirnya memenangkan pilpres dan kembali terpilih lima tahun kemudian. Dalam pidato terakhirnya sebagai kepala negara, eks mentri di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri ini mengklaim sejumlah keberhasilan. Kita patut mengapresiasi. Selama 10 tahun memerintah, SBY sering kali membuat kebijakan populer. Kelihatannya, SBY ingin dikenang sebagai presiden yang tetap berpihak kepada rakyat hingga akhir masa jabatan. Tidak ada yang salah dengan sikap politik seperti ini. Setiap pemimpin mempunyai style komunikasi politik yang berbeda-beda. Meski dalam pertemuan empat mata dengan presiden terpilih, Joko Widodo, di Bali beberapa waktu lalu, dimana kita tahu Jokowi meminta SBY menaikkan harga BBM namun SBY tetap pada keputusannya, tidak akan melakukan kebijakan tak populer tersebut. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, SBY malah menggunakan kata “memaksa”. Seolah-olah ada pihak yang telah memaksanya untuk menaikkan harga BBM. Entah apa pertimbangannya. Benarkah Jokowi memaksa SBY? Bukankah meminta berbeda makna dengan memaksa? Apakah SBY sengaja memilih kata tersebut untuk menggambarkan posisi yang dihadapinya saat ini sehingga menarik simpati rakyat bahwa meski telah dipaksa pun ia tetap pada keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM?
Kita semua tahu, kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader partai yang dipimpinnya, termasuk eks ketua umum partai berlambang mercy tersebut, Anas Urbaningrum, membuat tingkat kepercayaan masyarakat cenderung menurun. Hal ini ditandai dengan hasil pemilihan legislatif lalu. Perolehan suara partai yang terkenal dengan jargon antir korupsi ‘katakan tidak pada korupsi” tersebut terjun bebas. Tentu saja kenyataan ini bukanlah yang diharapkan SBY. Sebagai ketua umum, ia membutuhkan momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat sekaligus mengembalikan posisi tawar partainya. Dan sebagai presiden, SBY memerlukan timing untuk tidak turut terhisap dalam penurunan kepercayaan yang dialami oleh partai besutannya itu. Asumsi saya, inilah timingnya. SBY tahu, hanya dengan cara tidak mengelurkan kebijakan tak populer hati rakyat dapat dimenangkan.
Dengan tidak menaikkan harga BBM pada akhir masa jabatan, otomatis, SBY mengalihkan tanggung jawab itu kepada pemerintahan yang akan datang yang juga akan dimotori oleh pribadi yang populer saat ini: Jokowi. Apabila nanti Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM, tingkat popularitasnya kemungkinan menurun. Dan Jokowi bukan tidak menyadari hal ini. Ketika ditanya mengenai kesiapannya apabila tak lagi populer, dengan mantap Jokowi mengatakan “Saya siap untuk tidak populer”. Simak! SBY berbicara tentang popularitas meski berbalut keberpihakan pada rakyat, Jokowi juga bicara tentang hal yang sama secara terbuka. Artinya, harga BBM merupakan komoditas kepopuleran para tokoh. Yang satu tidak siap tidak populer, yang lain siap populer. SBY tidak siap tidak populer. Jokowi siap tidak populer. Mengapa SBY terkesan tidak siap populer? Apakah kepopuleran lebih penting daripada kondisi rakyat?
Sumber : http://ift.tt/Wb016p