Kembali Ke Zaman ORBA (?)
Apakah koalisi merah putih itu menghendaki kembalinya bangsa ini ke sistem semasa orde baru?. Sebab beberapa hal yang mereka inginkan dan sedang diusahakan, menunjukkan keinginan untuk membalik arah politik menuju orde baru.
Usulan agar kepala daerah tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh DPRD, dilandasi oleh sejumlah alasan yang terlihat realistis.
Pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat menyebabkan calon kepala daerah musti mengeluarkan biaya ekstra besar agar dapat meraih suara yang cukup. Biaya besar yang harus dikeluarkan itu menyebabkan kepala daerah rentan melakukan korupsi. Kemudian saat kampanye pilkada, rakyat menjadi terbelah dan beberapa pilkada menimbulkan kerusuhan.
Lagi pula, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mereka merasa menjadi raja kecil dan karena itu susah diatur.
Memang begitulah. Seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya untuk mencetak brosur, spanduk, dan kartu nama. Juga biaya untuk membeli slot siaran di TV atau radio. Itu semua biaya yang wajar dan jumlahnya tidak seberapa. Yang menjadi masalah adalah jika calon harus menyogok rakyat, misalnya dengan paket sembako atau serangan fajar. Paket sembako senilai Rp 100.000,- perpaket, jika harus disediakan sejumlah seratus ribu paket (jumlah suara minimum untuk memenangi pilkada), maka nilai paket sembako itu mencapai 10 miliar rupiah. Jumlah itu cukup untuk membuat saya semaput karena gemetaran.
Lantas mengapa calon kepala daerah itu harus menyogok rakyat?. Satu-satunya alasan adalah karena sang calon tidak memiliki hal lainnya yang dapat menarik minat rakyat untuk menjatuhkan pilihan kepadanya. Nihil prestasi positip, nihil karakter, nihil kompetensi, nihil-nihilan lainnya. Satu-satunya cara yang diketahui adalah ‘dengan uang”. Fenomena Jokowi menunjukkan hal sebaliknya, rakyat yang justru memberikan sumbangan.
Bukan pemilihan langsung oleh rakyat yang membuat biaya menjadi besar, tetapi karena ketiadaan karakter, ketiadaan prestasi, ketiadaan etika, dari calon kepala daerah itu sendiri.
Lantas jika kepala daerah dipilih DPRD, apakah betul menjadi lebih efisien?. Tidak sama sekali. Yang lebih mungkin terjadi adalah transaksi tertutup di ruang gelap antara DPRD dengan calon (seperti yang sering terjadi pada jaman orba). Uang 10 miliar yang sebelumnya untuk sembako yang dibagikan ke rakyat, sekarang dialihkan menjadi ke anggota DPRD. Sebenarnya itulah yang lebih penting, ya kan?. Kalian hanya menginginkan uang dari calon kepala daerah itu, atau transaksi-transaksi lainnya yang menguntungkan kelompokmu.
Kalau soal kepala daerah yang mersa menjadi raja kecil, kalau DPRD yang memilih kepala daerah, maka DPRD-lah yang menjadi raja kecil. Kalian sudah lama sangat ingin menjadi raja-raja kecil.
Usulan kalian itu hanyalah untuk kepentingan nafsu syahwat kalian sendiri. Itu tidak masalah, tetapi ya jangan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Sumber : http://ift.tt/1Bi1bMS
Usulan agar kepala daerah tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh DPRD, dilandasi oleh sejumlah alasan yang terlihat realistis.
Pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat menyebabkan calon kepala daerah musti mengeluarkan biaya ekstra besar agar dapat meraih suara yang cukup. Biaya besar yang harus dikeluarkan itu menyebabkan kepala daerah rentan melakukan korupsi. Kemudian saat kampanye pilkada, rakyat menjadi terbelah dan beberapa pilkada menimbulkan kerusuhan.
Lagi pula, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, mereka merasa menjadi raja kecil dan karena itu susah diatur.
Memang begitulah. Seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya untuk mencetak brosur, spanduk, dan kartu nama. Juga biaya untuk membeli slot siaran di TV atau radio. Itu semua biaya yang wajar dan jumlahnya tidak seberapa. Yang menjadi masalah adalah jika calon harus menyogok rakyat, misalnya dengan paket sembako atau serangan fajar. Paket sembako senilai Rp 100.000,- perpaket, jika harus disediakan sejumlah seratus ribu paket (jumlah suara minimum untuk memenangi pilkada), maka nilai paket sembako itu mencapai 10 miliar rupiah. Jumlah itu cukup untuk membuat saya semaput karena gemetaran.
Lantas mengapa calon kepala daerah itu harus menyogok rakyat?. Satu-satunya alasan adalah karena sang calon tidak memiliki hal lainnya yang dapat menarik minat rakyat untuk menjatuhkan pilihan kepadanya. Nihil prestasi positip, nihil karakter, nihil kompetensi, nihil-nihilan lainnya. Satu-satunya cara yang diketahui adalah ‘dengan uang”. Fenomena Jokowi menunjukkan hal sebaliknya, rakyat yang justru memberikan sumbangan.
Bukan pemilihan langsung oleh rakyat yang membuat biaya menjadi besar, tetapi karena ketiadaan karakter, ketiadaan prestasi, ketiadaan etika, dari calon kepala daerah itu sendiri.
Lantas jika kepala daerah dipilih DPRD, apakah betul menjadi lebih efisien?. Tidak sama sekali. Yang lebih mungkin terjadi adalah transaksi tertutup di ruang gelap antara DPRD dengan calon (seperti yang sering terjadi pada jaman orba). Uang 10 miliar yang sebelumnya untuk sembako yang dibagikan ke rakyat, sekarang dialihkan menjadi ke anggota DPRD. Sebenarnya itulah yang lebih penting, ya kan?. Kalian hanya menginginkan uang dari calon kepala daerah itu, atau transaksi-transaksi lainnya yang menguntungkan kelompokmu.
Kalau soal kepala daerah yang mersa menjadi raja kecil, kalau DPRD yang memilih kepala daerah, maka DPRD-lah yang menjadi raja kecil. Kalian sudah lama sangat ingin menjadi raja-raja kecil.
Usulan kalian itu hanyalah untuk kepentingan nafsu syahwat kalian sendiri. Itu tidak masalah, tetapi ya jangan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Sumber : http://ift.tt/1Bi1bMS