Jokowi 1 dari 500-an hasil Pilkada Langsung
RUU Pilkada semakin memanas dipenghujung masa jabatan pak SBY, memang tidak mudah menghadapi keinginan masyarakat Indonesia karena rata-rata sdm-nya belum memungkingkan ditambah angka kemiskinan semakin memburuk. Meng-artikulasikan saja kata “demokrasi” masih banyak yang belum paham benar.
Ada yang menganggap arti tungga demokrasi adalah dipilih langsung, ada juga yang menganggap lewat perwakilan itu juga demokrasi. Kedua-duanya benar, karena esensi dari “Demokrasi” adalah sarana bukan tujuan, artinya demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan Negara yakni menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi dua kata yang perlu disimak yakni “adil” dan “Sejahtera dan dua-duanya harus memenuhi syarat.
Melalui mekanisme pemilihan langsung, artinya rakayt langsung memilih kandidiat, tapi kenyataanya kandidatnya masih ditentukan oleh partai politik. Artinya apa parpol dan rakyat tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Begitu juga sebaliknya Pilkada tidak langsung kandidat dipilih oleh DPRD tapi DPRD-nya sendiri dipilih rakyat. Oleh karena itu kedua metoda diatas sesungguhnya sama.
Nah yang berbeda hanya cara atau metodologi, kalau begitu kenapa kita harus “ribut” ada apa…….?
Yang perlu kita ributkan mana yang lebih menguntungkan Negara karena kalau Negara untung Rakyat yang akan nikmati.
Coba bayangkan sekitar 323 Kepalah daerah yang terseret hukum akibat pilkada langsung sedangkan hasilnya positifnya hanya 1 Jokowi yang dielu-elukan dari 500-an tadi. Rasionalkah kita berpikir, atau apakah anda mengeluh musim kemarau karena anda penjual payung.
Boleh berdebat tapi harus ada dasar dan hitung-hitungan, jangan asal-asalan.
Sumber : http://ift.tt/XaA3jE
Ada yang menganggap arti tungga demokrasi adalah dipilih langsung, ada juga yang menganggap lewat perwakilan itu juga demokrasi. Kedua-duanya benar, karena esensi dari “Demokrasi” adalah sarana bukan tujuan, artinya demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan Negara yakni menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi dua kata yang perlu disimak yakni “adil” dan “Sejahtera dan dua-duanya harus memenuhi syarat.
Melalui mekanisme pemilihan langsung, artinya rakayt langsung memilih kandidiat, tapi kenyataanya kandidatnya masih ditentukan oleh partai politik. Artinya apa parpol dan rakyat tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Begitu juga sebaliknya Pilkada tidak langsung kandidat dipilih oleh DPRD tapi DPRD-nya sendiri dipilih rakyat. Oleh karena itu kedua metoda diatas sesungguhnya sama.
Nah yang berbeda hanya cara atau metodologi, kalau begitu kenapa kita harus “ribut” ada apa…….?
Yang perlu kita ributkan mana yang lebih menguntungkan Negara karena kalau Negara untung Rakyat yang akan nikmati.
Coba bayangkan sekitar 323 Kepalah daerah yang terseret hukum akibat pilkada langsung sedangkan hasilnya positifnya hanya 1 Jokowi yang dielu-elukan dari 500-an tadi. Rasionalkah kita berpikir, atau apakah anda mengeluh musim kemarau karena anda penjual payung.
Boleh berdebat tapi harus ada dasar dan hitung-hitungan, jangan asal-asalan.
Sumber : http://ift.tt/XaA3jE