APAKAH BENAR KENAIKAN BBM DEMI RAKYAT?
Belakangan ini usulan kenaikan harga BBM mulai ramai diperbincangkan, pemerintah SBY didesak untuk menaikan harga BBM. Desakan ini diantaranya datang dari calon terpilih Jokowi & pengusungnya dan semua pihak, baik yang mendesak agar harga BBM dinaikkan maupun pemerintah yang kali menolakpun sama-sama mengatasnamakan rakyat.
Menaikan harga BBM diklaim sebagai satu-satunya jalan karena tidak ada jalan untuk menyelamatkan APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara). Alasan itu dipakai pemerintah SBY kala itu dan ditolak oleh PDIP. Sekarang alasan yang sama dipakai oleh Jokowi dan PDIP, namun alasan dulu atau sekarang sama saja, sama-sama dusta, masih banyak jalan lain.
Yang jelas dengan kenaikan harga BMM pasti membuat rakyat susah. Jika harga BBM naik, otomatis harga transportasi pasti naik, harga bahan baku naik, harga semua kebutuhan pasti akan naik dan inflasi akan naik dan akibatnya daya beli rakyat akan turun dan yang paling akan merasakan dampaknya sudah pasti adalah rakyat yang pendapatanya pas-pasan dan ini akan menambah jutaan orang miskin.
Jika pun benar pengurangan subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, yang pertama-tama untung adalah para kapitalis dan pihak asing, pasalnya calon presiden yang sekarang terpilih sering menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada pihak asing. Untuk pembangunan MRT, misalnya itu diserahkan depada pihak jepang, untuk pengadaan Bus Transjakarta dan Monorel diserahkan ke Cina. Pengurangan subsidi juga diklaim untuk menciptakan pertumbuhan, ini pun akan lebih dinikmati oleh orang kaya dan para kapitalis. Pasalnya rasio GINI terus meningkat pada 2012 saja rasio GINI sebesar 0,41 ini artinya 1% penduduk menikmati 41% pendapatan, kekayaan atau sumber daya.
Yang pasti jika harga BBM naik yang langsung untung adalah pihak asing pelaku bisnis eceran BBM. Jika harga BBM naik orang akan belanja BBM ke SPBU asing seperti SHELL dan TOTAL, dan pembeli BBM di SPBU pertamina yang BUMN ini pasti akan berkurang.
Alhasil demi para kapitalis dan pihak asinglah sesungguhnya kenaikan harga BBM itu dilakukan meski harus mengurbankan rakyat banyak. Maka sebenarnya minyak dan gas (migas) serta sumber daya alam (SDA) lainya yang melimpah ini dalam pandangan islam merupakan milik umum, maka pengelolaanya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Tambang migas itu tidak boleh dikuasai oleh swasta apalagi pihak asing.
Rosulullah saw. Bersabda:
“ Kaum muslim berserikat dalam tiga hal Padang rumput, Air dan Api” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Karena itulah kebijakan kapitalistik, yakni liberalisasi migas baik disektor hilir (termasuk kebijakan harganya) maupun disektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas ini adalah kebijakan zalim yang harus segera dihentikan dan sebagai gantinya migas dan SDA lainnya harus dikelola sesuai dengan syariah.
Jalannya hanya satu melalui penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Khilafah ar-rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Saat itulah SDA dan migas akan menjadi bekah yang mensejahterakan seluruh rakyat.
Sumber : http://ift.tt/1DT268Q
Menaikan harga BBM diklaim sebagai satu-satunya jalan karena tidak ada jalan untuk menyelamatkan APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara). Alasan itu dipakai pemerintah SBY kala itu dan ditolak oleh PDIP. Sekarang alasan yang sama dipakai oleh Jokowi dan PDIP, namun alasan dulu atau sekarang sama saja, sama-sama dusta, masih banyak jalan lain.
Yang jelas dengan kenaikan harga BMM pasti membuat rakyat susah. Jika harga BBM naik, otomatis harga transportasi pasti naik, harga bahan baku naik, harga semua kebutuhan pasti akan naik dan inflasi akan naik dan akibatnya daya beli rakyat akan turun dan yang paling akan merasakan dampaknya sudah pasti adalah rakyat yang pendapatanya pas-pasan dan ini akan menambah jutaan orang miskin.
Jika pun benar pengurangan subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, yang pertama-tama untung adalah para kapitalis dan pihak asing, pasalnya calon presiden yang sekarang terpilih sering menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada pihak asing. Untuk pembangunan MRT, misalnya itu diserahkan depada pihak jepang, untuk pengadaan Bus Transjakarta dan Monorel diserahkan ke Cina. Pengurangan subsidi juga diklaim untuk menciptakan pertumbuhan, ini pun akan lebih dinikmati oleh orang kaya dan para kapitalis. Pasalnya rasio GINI terus meningkat pada 2012 saja rasio GINI sebesar 0,41 ini artinya 1% penduduk menikmati 41% pendapatan, kekayaan atau sumber daya.
Yang pasti jika harga BBM naik yang langsung untung adalah pihak asing pelaku bisnis eceran BBM. Jika harga BBM naik orang akan belanja BBM ke SPBU asing seperti SHELL dan TOTAL, dan pembeli BBM di SPBU pertamina yang BUMN ini pasti akan berkurang.
Alhasil demi para kapitalis dan pihak asinglah sesungguhnya kenaikan harga BBM itu dilakukan meski harus mengurbankan rakyat banyak. Maka sebenarnya minyak dan gas (migas) serta sumber daya alam (SDA) lainya yang melimpah ini dalam pandangan islam merupakan milik umum, maka pengelolaanya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Tambang migas itu tidak boleh dikuasai oleh swasta apalagi pihak asing.
Rosulullah saw. Bersabda:
“ Kaum muslim berserikat dalam tiga hal Padang rumput, Air dan Api” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Karena itulah kebijakan kapitalistik, yakni liberalisasi migas baik disektor hilir (termasuk kebijakan harganya) maupun disektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas ini adalah kebijakan zalim yang harus segera dihentikan dan sebagai gantinya migas dan SDA lainnya harus dikelola sesuai dengan syariah.
Jalannya hanya satu melalui penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai Khilafah ar-rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Saat itulah SDA dan migas akan menjadi bekah yang mensejahterakan seluruh rakyat.
Sumber : http://ift.tt/1DT268Q