Relawan Ganti Pantura ucapkan Dirgahayu RI Ke-69
Relawan GANTI Pantura ucapkan Dirgahayu RI Ke-69
Gebang Cirebon, 16 Agustus 2014.
Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dengan tegas Bangsa Indonesia menyatakan bahwa “Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa”. Ketika bangsa kita memasuki pintu gerbang kemerdekaan sekaligus membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memasuki usia yang ke-69 tahun ini, pada realitanya 65% populasi komunitas masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kaum nelayan, petani budi daya dan rumah tangga perikanan masih dihadapkan oleh kemiskinan dan yang selama ini belum diperhatikan oleh Pemerintah secara serius.
Tema HUT Proklamasi Kemerdekaan Ke-69 yang dikumandangkan “Dengan Semangat 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”. Diharapkan oleh komunitas mereka - yang difasilitasi oleh Relawan Gerakan Nelayan Tani Pantai Utara Laut Jawa (Relawan GANTI Pantura) - bukanlah sekedar tema bermuatan jargon atau retorika semata, tapi harus dibuktikan.
Sebaliknya harapan tersebut bukan cuma untuk dikhayalkan atau jadi impian mereka belaka. Mereka lewat Relawan GANTI Pantura sudah berjuang maksimal dengan memenangkan pasangan nomor 2 Capres Jokowi dan Cawapres JK. Di wilayah komunitas ini, sebagian besar suaranya rata-rata diatas 60% mendulang kemenangan. Di basis Relawan GANTI Pantura sendiri, di Kecamatan Gebang, meraih 72%. Di Kabupaten Cirebon 63% dan di Kabupaten Indramayu 59%.
Melalui perjuangan yang melelahkan dan sarat dengan resistensi dari rivalnya. Bukan saja cukup dengan peluh bercucuran di sekujur tubuh karena daerah pesisir terik mataharinya sangat menyengat, tapi terkadang diselingi dengan nuansa berdara-darah. Karena apa? Karena yakin Capres Jokowi dan Cawapres JK, yang kini menjadi Presiden dan Wapres terpilih, akan mampu merubah nasib komunitas mereka dari harkat, derajat dan martabatnya agar lebih baik, maju dan sejahtera.
Keyakinan mereka terinspirasi ketika Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, berkunjung ke rumah deret di bilangan Cilincing, Jakarta Utara, awal tahun 2014. Jokowi membawa 2 ton sembako hanya untuk diberikan kepada nelayan Cilincing akibat cuaca buruk yang membuat mereka tidak melaut. Padahal bagi nelayan dimana saja di seluruh tanah-air, masa paceklik itu sebagai hal yang biasa dialami setiap tahunnya, dan mereka tidak akan pernah meminta-minta. Kebaikan Jokowi inilah yang menjadi motivasi kuat bagi komunitas mereka untuk mencoblosnya pada Pilpres 9 Juli lalu.
Jika gugatan rival selesai di MK, dan kemenangan tetap menjadi putusan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih, harapan komunitas ini kiranya tidak cukup selesai disitu. Sebab pokoknya, untuk mengurus komunitas masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kaum nelayan, petani budi daya dan rumah tangga perikanan itu tidaklah mudah. Beda jika mengurus komunitas masyarakat lain. Taruhlah kaum petani dan kaum buruh yang sama-sama sebagai soko guru bangsa dengan kaum nelayan, komunitas itu sudah memiliki aturan regulasinya yang jelas, sementara komunitas yang difasilitasi Relawan GANTI Pantura hanya menjadi bagian dari regulasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Contoh yang jelas, ketika Pemerintah SBY jalankan kebijakan pembatasan waktu penjualan BBM Subsidi, kaum nelayan dimana saja terkena dampaknya yang bisa menggerus pencarian nafkahnya malah meningkatkan jumlah kemiskinan mereka. Solar yang sulit didapat ketika malam hari nelayan mau melaut, itu bagian dari realita yang harus diterima. Sebab itu, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet Jokowi-JK juga tidak hanya sekedar profesional, kompeten dan berintegritas. Akan tetapi seorang menteri yang juga harus jelas mengerti, memahami dan merasakan bagimana penderitaan atas kemiskinan mereka untuk segera dirubah nasibnya. Turun ke lapangan, bau amis dan aroma tinja kering, wajib! Nyebur ke kolam tambak keruh, air payau gatal dan berlumpur, harus! Percuma membangun jalan tol laut agar visi poros maritim terbukti, tapi komunitas mereka tetap miskin.
Itulah sebabnya, memenangkan Jokowi-JK dari awalnya Relawan GANTI Pantura dideklarasikan pada 5 Juni 2014, adalah juga untuk memperjuangkan posisi menteri yang mengurus mereka dalam satu paket perjuangan. Itulah sebabnya pada 1 Agustus 2014 lalu, surat resmi Relawan GANTI Pantura perihal usulan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah dilayangkan kepada Jokowi dan JK di masing-masing kediamannya. Termasuk kepada Megawati Soekarnoputri, yang partainya tak pernah memarjinalkan kaum nelayan, bagian dari “wong cilik” Mohon jangan dipolitisasi. Siapa yang menjamin dan bertanggungjawab jika menteri yang bukan diharapkan, membuat komunitas mereka tetap miskin? Ini adalah usulan komunitas mereka. Hak kedaulatan mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hak kemerdekaannya agar terhapus dari kemiskinannya. “Dirgahayu RI Ke-69” - “Merdeka !!! ……….”
Didedikasi oleh Relawan GANTI Pantura.
Sumber : http://ift.tt/1oE0UAI
Gebang Cirebon, 16 Agustus 2014.
Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dengan tegas Bangsa Indonesia menyatakan bahwa “Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa”. Ketika bangsa kita memasuki pintu gerbang kemerdekaan sekaligus membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, memasuki usia yang ke-69 tahun ini, pada realitanya 65% populasi komunitas masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kaum nelayan, petani budi daya dan rumah tangga perikanan masih dihadapkan oleh kemiskinan dan yang selama ini belum diperhatikan oleh Pemerintah secara serius.
Tema HUT Proklamasi Kemerdekaan Ke-69 yang dikumandangkan “Dengan Semangat 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”. Diharapkan oleh komunitas mereka - yang difasilitasi oleh Relawan Gerakan Nelayan Tani Pantai Utara Laut Jawa (Relawan GANTI Pantura) - bukanlah sekedar tema bermuatan jargon atau retorika semata, tapi harus dibuktikan.
Sebaliknya harapan tersebut bukan cuma untuk dikhayalkan atau jadi impian mereka belaka. Mereka lewat Relawan GANTI Pantura sudah berjuang maksimal dengan memenangkan pasangan nomor 2 Capres Jokowi dan Cawapres JK. Di wilayah komunitas ini, sebagian besar suaranya rata-rata diatas 60% mendulang kemenangan. Di basis Relawan GANTI Pantura sendiri, di Kecamatan Gebang, meraih 72%. Di Kabupaten Cirebon 63% dan di Kabupaten Indramayu 59%.
Melalui perjuangan yang melelahkan dan sarat dengan resistensi dari rivalnya. Bukan saja cukup dengan peluh bercucuran di sekujur tubuh karena daerah pesisir terik mataharinya sangat menyengat, tapi terkadang diselingi dengan nuansa berdara-darah. Karena apa? Karena yakin Capres Jokowi dan Cawapres JK, yang kini menjadi Presiden dan Wapres terpilih, akan mampu merubah nasib komunitas mereka dari harkat, derajat dan martabatnya agar lebih baik, maju dan sejahtera.
Keyakinan mereka terinspirasi ketika Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, berkunjung ke rumah deret di bilangan Cilincing, Jakarta Utara, awal tahun 2014. Jokowi membawa 2 ton sembako hanya untuk diberikan kepada nelayan Cilincing akibat cuaca buruk yang membuat mereka tidak melaut. Padahal bagi nelayan dimana saja di seluruh tanah-air, masa paceklik itu sebagai hal yang biasa dialami setiap tahunnya, dan mereka tidak akan pernah meminta-minta. Kebaikan Jokowi inilah yang menjadi motivasi kuat bagi komunitas mereka untuk mencoblosnya pada Pilpres 9 Juli lalu.
Jika gugatan rival selesai di MK, dan kemenangan tetap menjadi putusan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih, harapan komunitas ini kiranya tidak cukup selesai disitu. Sebab pokoknya, untuk mengurus komunitas masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kaum nelayan, petani budi daya dan rumah tangga perikanan itu tidaklah mudah. Beda jika mengurus komunitas masyarakat lain. Taruhlah kaum petani dan kaum buruh yang sama-sama sebagai soko guru bangsa dengan kaum nelayan, komunitas itu sudah memiliki aturan regulasinya yang jelas, sementara komunitas yang difasilitasi Relawan GANTI Pantura hanya menjadi bagian dari regulasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Contoh yang jelas, ketika Pemerintah SBY jalankan kebijakan pembatasan waktu penjualan BBM Subsidi, kaum nelayan dimana saja terkena dampaknya yang bisa menggerus pencarian nafkahnya malah meningkatkan jumlah kemiskinan mereka. Solar yang sulit didapat ketika malam hari nelayan mau melaut, itu bagian dari realita yang harus diterima. Sebab itu, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet Jokowi-JK juga tidak hanya sekedar profesional, kompeten dan berintegritas. Akan tetapi seorang menteri yang juga harus jelas mengerti, memahami dan merasakan bagimana penderitaan atas kemiskinan mereka untuk segera dirubah nasibnya. Turun ke lapangan, bau amis dan aroma tinja kering, wajib! Nyebur ke kolam tambak keruh, air payau gatal dan berlumpur, harus! Percuma membangun jalan tol laut agar visi poros maritim terbukti, tapi komunitas mereka tetap miskin.
Itulah sebabnya, memenangkan Jokowi-JK dari awalnya Relawan GANTI Pantura dideklarasikan pada 5 Juni 2014, adalah juga untuk memperjuangkan posisi menteri yang mengurus mereka dalam satu paket perjuangan. Itulah sebabnya pada 1 Agustus 2014 lalu, surat resmi Relawan GANTI Pantura perihal usulan Menteri Kelautan dan Perikanan sudah dilayangkan kepada Jokowi dan JK di masing-masing kediamannya. Termasuk kepada Megawati Soekarnoputri, yang partainya tak pernah memarjinalkan kaum nelayan, bagian dari “wong cilik” Mohon jangan dipolitisasi. Siapa yang menjamin dan bertanggungjawab jika menteri yang bukan diharapkan, membuat komunitas mereka tetap miskin? Ini adalah usulan komunitas mereka. Hak kedaulatan mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hak kemerdekaannya agar terhapus dari kemiskinannya. “Dirgahayu RI Ke-69” - “Merdeka !!! ……….”
Didedikasi oleh Relawan GANTI Pantura.
Sumber : http://ift.tt/1oE0UAI