Meneropong Dampak Politik Pasca-pilpres 2014 bagi Aceh

Artikel terkait : Meneropong Dampak Politik Pasca-pilpres 2014 bagi Aceh

Tinggal di sebuah dayah tradisional (Pesantren di Jawa) aku mencoba memahami/memprediksi apa yang akan terjadi dengan Aceh setelah hajatan Pilpres usai. Aceh adalah Tanah Rencong modal kemerdekaan NKRI merupakan daerah yang berbeda secara historis dan politis dengan Provinsi lain dalam pengelolaan pemerintah pusat. Di sini gejolak akan mudah terjadi jika pemegang kepentingan tidak memainkannya dengan benar dan akan melahirkan nestapa yang tidak menguntungkan. Beberapa waktu lalu saat kampanye Pilpres masih hangat-hangatnya para Kandiddat Capres dan Cawapres dari kedua kubu mencoba menarik simpati dari warga Aceh dengan berbagai pendekatan. Akhirnya kita tahu pendekatan dan gaya politik ala Prabowo memenangkan perolehan suara di Aceh. Unsur penentu kemenangan Prabowo adalah dukungan dari Partai Aceh yang dipimpin oleh Muzakkir Manaf Wagub Aceh juga Mantan Panglima GAM masa konflik bersama anggotanya secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM) berjuang memenangkan Prabowo untuk mencapai RI Satu. Bahkan dengan penuh rasa PeDe kala masih kampanye Muzakir Manaf akrab dipanggil Muallim itu mengklaim/berjanji bisa menyumbang kemenangan untuk Prabowo 90 % di Aceh, wow angka yang fantastis. Bagi masayarakat Aceh Prabowo dan Jokowi adalah dua pribadi yang memiliki benang merah dengan duka nestapa masayarakat Aceh. Prabowo adalah pelaku langsung saat konflik Aceh sebagai Danjen Kopassus aktif pernah mengatakan satu-satunya solusi masalah Aceh adalah Darurat Militer dan anggotanya juga terkenal sadis di Aceh semasa bertugas, pandangan masayarakat Aceh terhadap Prabowo negatif. Sementara Jokowi tidak memiki dosa secara langsung dengan Aceh, bahkan Jokowi familiar dengan sebagian masyarakat Aceh karena pernah bekerja di Aceh sebelum menjadi Walkot Solo beberapa waktu silam. Masalahnya ada di pihak Megawati yang dulu terkenal kata-katanya “Jangan ada satu tetes darahpun yang menetes di Aceh”, tapi semasa Megawati menjabat RI 1 pasca pemakzulan Gusdur, megawati telah membasahi bumi Aceh bukan hanya tetesan darah tapi sungai darah sempat mengalir dengan diberlakukannya Operasi Militer di Aceh. Megawati yang Ketua Umum PDI Perjuangan merupakan atasan Jokowi (Petugas Partai) sehingga dosa ibu Mega di masa konflik Aceh tempo dulu turut memberi andil pertimbangan orang Aceh enggan memilih Jokowi. Konflik Aceh dengan RI sebagaimana kita ketahui berakhir dengan musibah bencana Tsunami menerjang Aceh tahun 2004 silam, sehingga para pihak berdamai dan salah satu inisiatornya adalah Jusuf Kalla. Pilpres yang hanya diikuti dua Capres (Prabowo vs Jokowi) yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai orang yang terlibat konflik Aceh, masyarakat harus memilih salah satu jika mau, toh memilih adalah hak bukan kewajiban, jadi jangan heran angka golput di Aceh tembus 40 % lebih. Dengan uraian singkat di atas kita menemukan 4 tokoh yang mengambil andil dalam Pilpres 2014 dan memiliki hubungan historis baik secara politik maupun militer dengan Aceh yaitu Prabowo, Megawati, Jokowi dan JK. Prabowo sebagai Capres dari Gerindra telah lama di jual ke publik sampai ke Aceh lewat iklan-iklannya saban hari terus terlihat di TV dan Medsos. Muzakkir Manaf sebagai Ketum Partai Aceh (Parlok) dengan berbagai kedekatan dengan Prabowo dan Gerindra semasa Pileg 2014 telah memiliki komitmen politik untuk memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2014. Tidak mengemuka adanya faksi di Partai Aceh selaku pemenang Pileg di Aceh untuk berlabuh ke lain hati selain Prabowo waktu itu. Masalah mulai muncul pasca Jokowi mengumumkan Wakilnya yaitu Jusuf Kalla, karena JK adalah inisiator Damai Aceh maka dukungan dari partai Aceh kepada Prabowo mulai goyang. Klimaksnya adalah ketika Zaini Abdullah (Gubernur Aceh) beserta beberapa Tuha Peut (Majelis Kehormatan) Partai Aceh meberikan konpres dukungan kepada Jokowi-JK bahkan Zaini Abdullah sempat bertemu Surya Paloh (Putra berdarah Aceh) ketika beliau sowan ke Pidie dalam rangka kampanye untuk Jokowi-JK, setelah itu muncul anggapan bahwa dukungan Partai Aceh terbelah. Dukungan politik kepala daerah kepada salah seorang Capres menyebabkan terjadinya konsensus apabila kompetisi telah selesai itu pasti. Demikian juga halnya dengan Aceh, ada kabar dari harian lokal (link berita di bawah) sebagaimana janji masa kampanye kubu no. 2 bahwa jika Jokowi-JK menang Pilpres aceh akan dibelah dengan realisasi pemekaran Provinsi ALA (Aceh Leser Antara) dan Provinsi ABAS (Aceh Barat Selatan) yang berkas pemekarannya telah standby di DPR RI beberapa waktu lalu. Jika itu terwujud Aceh akan menjadi tiga Provinsi kedepannya ini merupakan prahara (bukan singkatan Prabowo Hatta) dan konsensus terburuk efek Pilpres 2014 bagi Aceh. Isu yang beredar janji kampanye pemekaran itu muncul karena JK mengharapkan dukungan penuh dari partai Aceh untuk mendukung Jokowi-JK tapi tidak diberikan oleh Muzakkir Manaf, di sini penulis menilai permintaan JK adalah wajar karena JK adalah seorang inisiator kedamaian Aceh dan semasa pemerintahan SBY-JK lah perdamaian Aceh terjadi di samping itu JK yang tokoh lintas partai itu banyak membantu Partai Aceh. Mudah-mudahan pemekaran itu tidak terjadi selama Jokowi-JK memimpin negeri ini. Bagi Aceh kedamaian dan keutuhan wilayah adalah ibarat dua keping mata uang yang tak dapat dipisahkan, tidak ada perdamaian jika munculnya Provinsi baru di Aceh. Jangan lagi mengusik Aceh dengan konflik gaya baru karena mereka akan secepatnya menjadi pemberontak lagi, darah perjuangan itu masih ada, suka dan tidak suka mereka akan memikul senjata lagi jika terusik, mudah-mudahan pil pahit Darurat Militer tidak akan terulang lagi untuk Aceh.

Salam Aceh Damai

Referensi:

http://ift.tt/1vJjirU

http://ift.tt/1pbKhg0

Sumber : http://ift.tt/1pbKj7A