Jokowi-JK (d/h): Tidak Ada Bagi-Bagi Kursi Menteri
Kata Jokowi-JK dan PDIP (dahulu) : tidak ada politik transaksional, tidak ada bagi2 kursi menteri, kabinet diisi profesional, tidak ada janji dan tuntutan kepada dan dari partai soal menteri, kerjasama koalisi dengan tulus, partai pendukung tidak minta jatah, soal menteri terserah Jokowi-JK,,,dan sebagainya omong kosong semacam itu.
Lalu sekarang walaupun Jokowi-JK belum disahkan sebagai presiden, partai-partai, terutama PKB, mulai ribut minta jatah menteri. Sekarang kabarnya belum apa-apa ketum partai mau dikasih jatah menteri. Belum lagi soal partai-partai di luar koalisi sedang didekati untuk diajak “memperkuat pemerintahan.” Emang partai Golkar, Demokrat dkk mau diajak masuk koalisi jika tidak dapat apa-apa? Apa kalau mereka dapatapa lalu PKB, Nasdem dan Hanura tidak minta lebih. Akhirnya ya transasional juga.
Atau mau ngotot tidak mau bagi-bagi kue? Dulu tahun 1999 Bu Mega juga tidak mau bagi-bagi kursi dan akhirnya tidak jadi presiden, padahal PDIP menang 34% (sekarang cuma 19%). Apakah sekarang Jokowi-JK masih bisa berkata : “..soal menteri kami yang menentukan..”? Silahkan saja kalau berani.
Kalau partai-partai tidak dikasih jatah nanti takut ngambek apa tidak repot? Emang Surya Paloh dan Wiranto tidak ngambek kalau partainya tidak dapat apa-apa? Kita sekarang memasuki kesadaran bahwa rakyat selama ini dibodohi dan dibohongi oleh kubu Jokowi-JK. Seperti biasa Jokowi kalau ngeles karena ditagih janjinya akan mengeluarkan jurus andalan dan berkata : “…tidak ada aturan yang melarang…” Memang tidak ada aturan yang melarang ingkarjanji, bohong dan membodohi rakyat, tapi jangan keterlaluan lah, Pak Jok.
Tapi aku akan salut kalau ternyata Jokowi bertobat dari kebiasaan ingkarjanji dan tidak bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai.
Sumber : http://ift.tt/1uNXJKc