Ber-Oposisi Untuk Meluruskan Jokowi
Ber-Oposisi Untuk Meluruskan Jokowi
Pasca keputusan MK yang ajaib 22 Agustus 2014, yang menafikan kecurangan KPU, berlawanan dengan keputusan DKPP yang lalu kubu Jokowi semakin gencar merayu-rayu partai pendukung Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan, bergabung dalam koalisi bentukan mereka.
Mereka membidik PAN, PPP, Demokrat dan Golkar yang dikenal tidak memiliki tradisi oposisi selama ini. Saat seperti inilah “nyali” ke-empat partai ini diuji. [ http://ift.tt/1ttMvXu ]
Alasan klise “demi rakyat” digunakan.
Apakah ber-oposisi bukan demi rakyat?
Sumbangsih dengan berdiri di luar pemerintahan tentu memiliki manfaat tersendiri. Manfaat paling nyata adalah bisa mengarahkan kebijakan pemerintahan yang salah.
Salah dua kebijakan yang diancang-ancang untuk diambil pemerintahan Jokowi adalah menaikkan harga BBM dan melegalkan paham PKI dengan mencabut TAP MPR yang selama ini membentengi bangsa dari bahaya laten PKI.
enaikkan harga BBM bukanlah kebijakan yang pro-rakyat. Melegalkan PKI juga menafikan sejarah.
Jika partai-partai pengusung Prabowo sebaian atau semuanya bergabung di pemerintahan Jokowi, potensi kebijakan itu lolos akan lebih besar, padahal itu adalah kebijakan yang salah.
Masyarakat mengharapkan Koalisi Merah Putih tetap solid dan menjadi penyeimbang kekuatan Istana.
Ber-Oposisi juga demi rakyat!
Inilah maksud “meneruskan perjuangan” yang dicetuskan Koalisi Merah Putih.
Sumber : http://ift.tt/1ttMtPt
Pasca keputusan MK yang ajaib 22 Agustus 2014, yang menafikan kecurangan KPU, berlawanan dengan keputusan DKPP yang lalu kubu Jokowi semakin gencar merayu-rayu partai pendukung Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan, bergabung dalam koalisi bentukan mereka.
Mereka membidik PAN, PPP, Demokrat dan Golkar yang dikenal tidak memiliki tradisi oposisi selama ini. Saat seperti inilah “nyali” ke-empat partai ini diuji. [ http://ift.tt/1ttMvXu ]
Alasan klise “demi rakyat” digunakan.
Apakah ber-oposisi bukan demi rakyat?
Sumbangsih dengan berdiri di luar pemerintahan tentu memiliki manfaat tersendiri. Manfaat paling nyata adalah bisa mengarahkan kebijakan pemerintahan yang salah.
Salah dua kebijakan yang diancang-ancang untuk diambil pemerintahan Jokowi adalah menaikkan harga BBM dan melegalkan paham PKI dengan mencabut TAP MPR yang selama ini membentengi bangsa dari bahaya laten PKI.
enaikkan harga BBM bukanlah kebijakan yang pro-rakyat. Melegalkan PKI juga menafikan sejarah.
Jika partai-partai pengusung Prabowo sebaian atau semuanya bergabung di pemerintahan Jokowi, potensi kebijakan itu lolos akan lebih besar, padahal itu adalah kebijakan yang salah.
Masyarakat mengharapkan Koalisi Merah Putih tetap solid dan menjadi penyeimbang kekuatan Istana.
Ber-Oposisi juga demi rakyat!
Inilah maksud “meneruskan perjuangan” yang dicetuskan Koalisi Merah Putih.
Sumber : http://ift.tt/1ttMtPt