Strategi Lumpur Lapindo di Munas Golkar
Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang berpotensi ricuh tidak membuat Aburizal Bakrie (Ical) kehilangan akal untuk menjadi Ketua Umum (Ketum). Kendati telah ‘mengamankan’ suara DPD I dan DPD II serta disebut-sebut menyiapkan skenario aklamasi, Ical menyadari jika Munas berlangsung ricuh, maka dia bisa saja gagal menjadi Ketum.
Namun, Ical yang telah teruji sukses meracik strategi politik Koalisi Merah Putih (KMP) tidak kehilangan akal. Ical menggunakan strategi lumpur Lapindo untuk mengamankan Munas agar tidak ricuh yang berujung batal. Strategi lumpur ini dilakukan dengan menggelar Munas di Bali pada 30 November 2014, dimajukan dari jadual sebelumnya yang ditetapkan Januari 2015.
Memilih lokasi Munas di Bali pada akhir tahun bukan tanpa pertimbangan. Semua orang tahu, Bali merupakan objek wisata andalan Indonesia. Apalagi pada akhir tahun, turis manca negara akan menikmati liburan akhir tahun di Pulau Dewata. Menjaga keamanan Bali merupakan kewajiban dan pertaruhan pemerintah Indonesia.
Ical tahu betul itu. Dengan menggelar Munas di Bali, kewajiban pengamanan tidak hanya sebatas tanggungjawab dirinya dan pendukungnya tetapi bisa ‘nebeng’ ke pemerintah. Dengan penjagaan yang ketat dan berlapis, tentunya Munas bisa berjalan mulus.
Strategi memanfaatkan pengamanan dari pemerintah ini terbilang kecil dan sangat mudah bagi Ical. Pada kasus lumpur Sidoarjo, Ical bahkan telah berhasil ‘nebeng’ dana triliunan rupiah dari pemerintah yang digelontorkan melalui APBN.
Berikut kucuran dana APBN untuk kasus Lapindo:
1. APBN tahun 2007, dialokasikan anggaran Rp 505 miliar.
2. APBN tahun 2008, anggaran menjadi Rp 1,1 triliun.
3. APBN tahun 2009, dianggarkan Rp 1,14 triliun.
4. APBN tahun 2010, negara menganggarkan Rp 1,21 triliun.
5. APBN tahun 2011 sebesar Rp 1,3 triliun.
6. APBN tahun 2012, anggaran tetap sebesar Rp 1,3 triliun.
7. APBN tahun 2013, dianggarkan sebesar Rp 155 miliar.
(sumber: wikipedia)
Diduga, penggunaan dana negara untuk Lapindo tidak terlepas dengan ‘kesepakatan’ SBY dan Ical. SBY membutuhkan Golkar bertahan di koalisi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Posisi Ical di masa pemerintahan SBY juga cukup berpengaruh, dia menjabat Ketua Harian Setgab Partai Koalisi dan juga pernah sebagai Menkokesra.
Hebatnya lagi, Kasus Lapindo juga menyandera pemerintahan Jokowi-JK. Pada APBN 2015 yang disahkan pada masa SBY, telah dianggarkan dana ganti rugi warga korban lumpur Lapindo sebesar Rp 786 miliar. Mau tidak mau, itu harus dibayarkan oleh pemerintah karena telah disahkan dalam APBN.
Walau harus menjalankan kewajiban yang dibuat pemerintah sebelumnya, persoalan bencana lumpur Lapindo itu akan kembali dievaluasi. “Akan ada pengecekan kembali seperti apa penanganan bencana yang selama ini dilakukan. Ini siapa yang bertanggung jawab,” kata Hasto Kristianto, anggota tim transisi. (jawapos.com)
Bukan tidak mungkin, Ical ‘ngotot’ menguasai Golkar dan bertahan di KMP karena tidak menemukan ‘kesepakatan’ dengan Jokowi soal Lapindo. Karena jika Jokowi serius, mencari pihak yang bertanggungjawab bukan hal yang sulit. Kasus Lapindo sudah pernah ditangani Polda Jawa Timur dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur.
Kasus Lapindo juga menjadi temuan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 yang menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pemboran. Selain itu BPK juga menemukan penyimpangan dalam penanganan lumpur yang dilakukan tim nasional yang dibentuk presiden SBY melalui Keppres. Temuan BPK ini juga tidak ditanggapi penyidik Polda Jawa Timur.
Ditengah persaingan memperebutkan Ketum Golkar, kasus Lapindo dijadikan isu menyerang Ical. Isu itu dihembuskan elit-elit Golkar yang ingin menjadi Ketum Golkar, namun tidak bisa mengimbangi kekuatan Ical. Kegagalan Ical membawa Golkar memenangi Pileg dan Pilpres juga dijadikan kampanye negatif.
Kini, walau Golkar terbelah, Munas kubu Ical tetap berjalan dengan ‘pengawalan negara’, dan Ical akan kembali terpilih. Tentunya Ical telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi kubu Agung Laksono kini membentuk presidium penyelamatan partai dan mengambil alih Golkar dari Ical. Menarik menanti lanjutan kiprah Golkar dan Aburizal Bakrie di panggung politik Indonesia.
Sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/12/01/strategi-lumpur-lapindo-di-munas-golkar-689606.html
Namun, Ical yang telah teruji sukses meracik strategi politik Koalisi Merah Putih (KMP) tidak kehilangan akal. Ical menggunakan strategi lumpur Lapindo untuk mengamankan Munas agar tidak ricuh yang berujung batal. Strategi lumpur ini dilakukan dengan menggelar Munas di Bali pada 30 November 2014, dimajukan dari jadual sebelumnya yang ditetapkan Januari 2015.
Memilih lokasi Munas di Bali pada akhir tahun bukan tanpa pertimbangan. Semua orang tahu, Bali merupakan objek wisata andalan Indonesia. Apalagi pada akhir tahun, turis manca negara akan menikmati liburan akhir tahun di Pulau Dewata. Menjaga keamanan Bali merupakan kewajiban dan pertaruhan pemerintah Indonesia.
Ical tahu betul itu. Dengan menggelar Munas di Bali, kewajiban pengamanan tidak hanya sebatas tanggungjawab dirinya dan pendukungnya tetapi bisa ‘nebeng’ ke pemerintah. Dengan penjagaan yang ketat dan berlapis, tentunya Munas bisa berjalan mulus.
Strategi memanfaatkan pengamanan dari pemerintah ini terbilang kecil dan sangat mudah bagi Ical. Pada kasus lumpur Sidoarjo, Ical bahkan telah berhasil ‘nebeng’ dana triliunan rupiah dari pemerintah yang digelontorkan melalui APBN.
Berikut kucuran dana APBN untuk kasus Lapindo:
1. APBN tahun 2007, dialokasikan anggaran Rp 505 miliar.
2. APBN tahun 2008, anggaran menjadi Rp 1,1 triliun.
3. APBN tahun 2009, dianggarkan Rp 1,14 triliun.
4. APBN tahun 2010, negara menganggarkan Rp 1,21 triliun.
5. APBN tahun 2011 sebesar Rp 1,3 triliun.
6. APBN tahun 2012, anggaran tetap sebesar Rp 1,3 triliun.
7. APBN tahun 2013, dianggarkan sebesar Rp 155 miliar.
(sumber: wikipedia)
Diduga, penggunaan dana negara untuk Lapindo tidak terlepas dengan ‘kesepakatan’ SBY dan Ical. SBY membutuhkan Golkar bertahan di koalisi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Posisi Ical di masa pemerintahan SBY juga cukup berpengaruh, dia menjabat Ketua Harian Setgab Partai Koalisi dan juga pernah sebagai Menkokesra.
Hebatnya lagi, Kasus Lapindo juga menyandera pemerintahan Jokowi-JK. Pada APBN 2015 yang disahkan pada masa SBY, telah dianggarkan dana ganti rugi warga korban lumpur Lapindo sebesar Rp 786 miliar. Mau tidak mau, itu harus dibayarkan oleh pemerintah karena telah disahkan dalam APBN.
Walau harus menjalankan kewajiban yang dibuat pemerintah sebelumnya, persoalan bencana lumpur Lapindo itu akan kembali dievaluasi. “Akan ada pengecekan kembali seperti apa penanganan bencana yang selama ini dilakukan. Ini siapa yang bertanggung jawab,” kata Hasto Kristianto, anggota tim transisi. (jawapos.com)
Bukan tidak mungkin, Ical ‘ngotot’ menguasai Golkar dan bertahan di KMP karena tidak menemukan ‘kesepakatan’ dengan Jokowi soal Lapindo. Karena jika Jokowi serius, mencari pihak yang bertanggungjawab bukan hal yang sulit. Kasus Lapindo sudah pernah ditangani Polda Jawa Timur dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur.
Kasus Lapindo juga menjadi temuan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 yang menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pemboran. Selain itu BPK juga menemukan penyimpangan dalam penanganan lumpur yang dilakukan tim nasional yang dibentuk presiden SBY melalui Keppres. Temuan BPK ini juga tidak ditanggapi penyidik Polda Jawa Timur.
Ditengah persaingan memperebutkan Ketum Golkar, kasus Lapindo dijadikan isu menyerang Ical. Isu itu dihembuskan elit-elit Golkar yang ingin menjadi Ketum Golkar, namun tidak bisa mengimbangi kekuatan Ical. Kegagalan Ical membawa Golkar memenangi Pileg dan Pilpres juga dijadikan kampanye negatif.
Kini, walau Golkar terbelah, Munas kubu Ical tetap berjalan dengan ‘pengawalan negara’, dan Ical akan kembali terpilih. Tentunya Ical telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi kubu Agung Laksono kini membentuk presidium penyelamatan partai dan mengambil alih Golkar dari Ical. Menarik menanti lanjutan kiprah Golkar dan Aburizal Bakrie di panggung politik Indonesia.
Sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/12/01/strategi-lumpur-lapindo-di-munas-golkar-689606.html