Reformasi Ekonomi-Birokrasi ala Jokowidodo di Forum G 20
Dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan maju mundurnya arus birokrasi di negeri ini, dan akan selalu dapat dijumpai di setiap aktifitas yang bersekala kecil hingga yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Apalagi pada masa revolusi hingga masa berakhinya pemerintahan orde baru. kalau sekarang sudah banyak berubah, perubahan secara perlahan selama kurun 15 tahun terakhir. Dan hasilnya masih belum begitu terasa secara signifikan dengan tujuan pembangunan mental atau lebih dikenal dengan operasi mental yang dicanangkan oleh Jokowi. Sebagian dari mereka ternyata masih kejeblos lubang kkn.
Dalam percakapan imaginer, Warga dan dari rakyat kebanyakan, apabila diminta pendapatnya dengan cara mengungkapkan dengan satu kata maka akan mucul ungkapan tentang birokrasi. yang akan mengemukakan secara berbeda dari satu dengan lainnya.
Apa itu birokrasi? Si rakyat akan menjawab: “birokrasi itu, yaah sama dengan uang administrasi untuk biaya-biaya administrasi, gitu tau sama tau. Sedangkan yang lain akan menjawab, birokrasi itu berkenaan dengan itu yang namanya sering disebut uang lelaaah, atau mungkin uang semir.
Berbeda dengan Si Ucok akan berpendapat kalau birokrasi itu sama dengan uang rokok, yang intinya bermakna memperlancar segala urusan administrasi surat menyurat, perijinan, sampai kepada tataran kelas top manajer di pemerintahan bahkan tidak menutup kemungkinan yang berhubungan erat dengan proses kerja sama birokrasi antar negara. Yaah supaya ngga mencolok sebut saja uang siluman, atau ada yang berani menyebut yang lain lagi? Atau bolehlah kalau urusannya agak multinasional sebut saja uang komitmen.
Sedangkan masyarakat kolot yang model kayak si Suta dan si Naya menyebutnya birokrasi sama dengan sogok menyogok. Bahkan ada yang lebih canggih menyebutnya sebagai apel malang, apel washington, mungkin yang dimaksud apel malang adalah dibayar dengan uang rupiah, dan apel washington sama dengan pembayaran dengan uang dollar AS. Semua itu intinya sama saja uang korupsi.
Demikian banyak, pendapat , sehingga semakin simpang siur saja tentang makna birokrasi, massak sih birokrasi disamakan dengan uang administrasi, uang lelah, uang semir, malah ada yang agak becanda segala itu tuh sama dengan uang kaget, bahkan melebar ke istilah yang sama sekali kagak ade hubungannye seperti apel malang, apel wshington tadi itu.
Itu tadi gambaran tentang pemaknaan birokrasi dari sisi yang berujung negatif. Supaya dapat dijadikan sementara pegangan maka diambil satu pendapat mengenai birokrasi dan reformasi birokrasi, yang ternyata berbeda seratus delapan puluh derajat, dengan pemaknaan yang diatas tadi.
Menurut Wikipedia dalam kamus besar bahasa Indonesia birokrasi didefinisikan dengan system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hirarki jenjang jabatan, atau cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-liku dan sebagainya. Sedangkan, “Reformasi Ekonomi-birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan dan sumber-sumber daya manusia aparatur” dalam rangka perbaikan ekonomi di suatu masyarakat atau negara.
Para pemimpin G 20 sangat memahami apa yang terjadi di Indonesia dalam praktek birokrasi selama ini, seperti persepsi publik yang beraneka macam tentang birokrasi. Oleh sebab itu salah kaprah yang tidak mungkin tanpa alasan menjadikan pilihan oleh para tokoh dunia dalam forum G 20 pembicaraannya akan diadakan secara tertutup mengenai isu reformasi ekonomi dan birokrasi khususnya yang berlangsung di Indonesia.
Dengan keberhasilan reformasi ekonomi dan birokrasi di Solo dan DKI Jakarta serta pengalaman yang dimilikinya sudah sepantasnya Presiden Jokowidodo secara khusus diminta untuk berbicara di forum G 20 Brisbane Australia, bukan hanya itu saja Jokowidodo juga akan membawa isu pembangunan sektor maritime dalam kontribusinya pada penguatan pertumbuhan ekonomi global. Serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut Indonesia. Para pemimpin barat khususnya, cina, jepang, dan india pasti pada sangat antusias untuk mendengarkan ceramahnya Jokowidodo tentang reformasi ekonomi birokrasi yang pernah dilakukannya dan yang mereka dengar, Jokowi dapat menyelesaikannya dengan gemilang dalam waktu relatif singkat.
Dalam hati, mereka (si AS, dan para bule) pada berkata, masyaaak iya dia itu (si Jokowi) mampu mengubah wajah birokrasi di Indonesia menjadi birokrasi yang menghadap kepada rakyat, birokrasi yang melayani yang mengedepankan keadilan. Bule punya dua alasan mengapa keraguannya terhadap keberhasilan Jokowidodo dalam masalah tersebut.
Pertama kaum birokrat di Indonesia itu menganggap mengangkat pegawai, merekrut pegawai dari kalangan keluarganya atau sanak saudaranya adalah merupakan bagian dari amal kebaikan, yang dibenarkan oleh hukum dan agama. Mereka masih begitu yakin akan kebenarannya bahwa untuk memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan harus ada keterkaitan hubungan kekerabatan, bisa sepupu, ipar, atau setidaknya teman akrab yang terjalin seperti saudara kandung. Oleh sebab itu bila tiba-tiba dirombak dengan alasan mengedepankan profesionalisme, terutama membuang jauh-jauh unsur KKN, kayaknya mustahil dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat. Bule Australia dan bos Amerika serta para mafia ekonomi pernah mendengar Jokowi menggunakan mantera “revolusi mental” untuk dapat mengubah itu semua. Apa itu revolusi mental, bagi para mafia bule, tidak begitu mudeng akan istilah itu.
Alasan kedua adalah, masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk salah satu masyarakat dari belahan dunia timur yang pada saat sekarang ini sulit diatur, sangat sulit menaruh kepercayaan terutama kepada orang-orang yang kayak bule barat kuhususnya Amerika dan Australia (gembongnya para teroris), tidak seperti pada masa dulu mereka lebih gampang disarah-suruh, disuruh berdiri, mereka mau berdiri, disuruh duduk, mereka mau duduk manis. Laah kalau sekarang ini menurut pengalaman yang dikantongi Amerika dan Australia, orang Indonesia kalau disuruh mereka berdiri malah pada duduk, disuruh duduk malah berdiri, disuruh diam malah mereka banyak ngomong malah ikut ngatur-ngatur segala. Busyeiit banyak ngeyel.
Pada acara itu Jokowi akan tampil sebagai pembicara tunggal di forum tersebut, sebagai pesanan khusus dari peserta KTT untuk berbicara tentang pengalaman Jokowidodo dalam melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi saat menjabat sebagai wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Jokowidodo yang mampu merombak secara frontal perilaku budaya elit birokrasi yang tidak asing ditelinga kita, alon-alon asal kelakon alias lambat-lambat asal selamat, anda mau cepat harus ada uang semir, uang rokok dan segala macam kerusakan birokrasi, dengan cepat berubah menjadi birokrasi yang cepat melayani, jujur, professional. Lelang jabatan akan mampu membendung rekrutment beraroma kekerabatan dan akan dilakukan sampai kepada jabatan menteri dan yang sederajat.
Jokowi pasti akan menyinggung Amerika yang suka titip-titip salam untuk jabatan menteri, khususnya menteri keuangan, bumn, untuk kali ini tidak ada titip-titipan. Jokowi akan menjadikan hukum sebagai panglima, serta mengefektifkan sumber-sumber penerimaan negara diantaranya dari pajak, dan mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan asing agar jangan suka ngemplang pajak
Dalam reformasi ekonomi-birokrasi Jokowi juga akan meningkatkan kerjasama dengan dunia internasional, atas dasar saling menguntungkan dan saling menghargai, jangan ada lagi sana untung sini rugi, sana disanjung, sisni di maki, dan Jokowidodo akan tegas kepada siapapun juga tak terkecuali terhadap AS dan Australia.
Jokowi dalam paparannya juga menerangkan tentang kondisi birokrasi pada saat mengawali karier sebagai walikota, pada awalnya “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”, dan kalau mau mudah harus ada uang administrasi, dan uang lelah. Ditakut-takuti, diancam, dipersulit ijinnya kalau mau mengadakan pagelaran misalnya musik, pesta, dan kalau perlu harus membayar dengan jumlah tertentu dan akan dijamin selesai. Bagi masyarakat kelas menengah keatas, isu birokasi tidak mempengaruhi secara signifikan aktifitas mereka, lantaran semua dapat diatasi dengan kekuasaan dan kekuatan materi yang dimilikinya. Ketika Jokowidodo menjadi Walikota Solo untuk pertamakalinya, ada banyak keanehan-keanehan prosedural administrasi yang dilakukan oleh kalangan birokrat Solo, apa yang beliau saksikan adalah, sesuatu yang mudah dipersulit, dengan membuat aturan yang superketat, ada banyak pintu masuk dan keluar yang mesti dilaluinya, kelambatan yang tidak seharusnya terlambat, kerumitan yang seharusnya tidak rumit. Jokowi menyadari apabila terlambat untuk dilakukan reformasi, arus informasi yang tidak padu akan. Jenjang rentang pengendalian yang tidak satu, alias berbelit-belit, dapat berubah menjadi hambatan serius dalam pembangunan di Solo.
Sekarang sudah banyak mengalami perubahan secara drastis, sejak WaliKota Solo Jokowidodo mengunakan kewenangannya merubah arah birokrasi yang semula menengadah, dibelokan langsung agar menghadap kepada rakyat, untuk melayani kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat. Yang semula di Solo birokrasinya mbancinde-mbanciladan (menganak tirikan terhadap kelompok terpinggirkan, masyarakat miskin) diluruskan harus berpihak kepada wong cilik.
Apa resepnya? Jokowi menjelaskan kepada para bule, resepnya adalah “revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa” Indonesia, disebut Jokowi, merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan, karakter tersebut merupakan modal yang sangat kuat dapat membuat rakyat sejahtera . Namun demikian Amerika dan Australia dan bule-ule lainnya jangan sekali-kali merendahkan kepada mereka, sebab berakibat kalian bule akan dimakan balik oleh mereka.
Jokowi melanjutkan keterangannya kepada si bule: Jika dulu yang dimenangkan para pemilik modal, oleh Jokowidodo ditertibkan agar hukum yang mengedepankan keadilan berpihak kepada rakyat. Gebrakan birokrasi di Solo yang fenomenal ketika penertiban pedagang kaki lima di Taman Banjarsari yang berlangsung damai, hampir tanpa penolakan. Penertiban birokrasi pemerintahan di Solo selain mempertimbangkan kepentingan kepentingan rakyat , hukum dan keadilan, oleh Jokowi sekali waktu juga dilandasi oleh pertimbangan budaya, sejauh masih dalam koridor kepentingan publik.
Contohnya sebagai walikota Solo pernah menolak dengan tegas pembangunan mall yang serba modern dan berbau keyahudian, dengan mengorbankan cagar budaya yang semula berupa bangunan sebuah pabrik es Saripetojo di Purwosari, Solo. Atas penolakannya itu Jokowi harus berhadapan dengan atasannya Bibit Waluyo Gubernur Jateng kala itu. Ia berani mengorbankan perasaannya dengan mendapat tekanan psikologis dari Bibit yang memakinya dengan ucapan “bodoh”. Yeaah Jokowidodo menyadari itu sebab ada orang bule dan yahudi yang interffensi.
Jokowi berani melakukan moratorium pembangunan pasar-pasar super, dengan diganti penataan pasar-pasar rakyat yang berhasil dengan baik, pertimbangannya komprehensif, ekonomi, keadilan, ketetiban kota budaya, dan nilai-nilai tradisional. Sejak itu Solo telah melahirkan seorang birokrat yang berhasil melakukan perubahan dengan tatakelola yang harmonis, sehingga hampir tidak menimbulkan gesekan berarti dengan alam dan masyarakat sekitarnya. Sorang birokrat, dan sekaligus seorang pemimpin yang bersih, Solo dikembangkan, Solo mengalami perubahan, dan Solo menjadi kajian oleh banyak universitas luarnegeri.
Reformasi ekonomi dan birokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup baik dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan jaman untuk mengiringi perkembangan daya nalar dan kreatifitas yang lahir dari masyarakat secara dinamis. Jokowidodo selain mengawali dengan memberi contoh juga tak segan-segan memberikan dorongan agar bersama para birokrat bersama rakyat seiring sejalan menegakan profesionalisme, dijauhkan dari firus Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sumber : http://ift.tt/1x90pkK
Belajar reformasi ekonomi-birokrasi di Solo dan Jakarta dari Jokowi
Pada acara itu Jokowi akan tampil sebagai pembicara tunggal di forum tersebut, sebagai pesanan khusus dari peserta KTT untuk berbicara tentang pengalaman Jokowidodo dalam melakukan reformasi ekonomi dan birokrasi saat menjabat sebagai wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Jokowidodo yang mampu merombak secara frontal perilaku budaya elit birokrasi yang tidak asing ditelinga kita, alon-alon asal kelakon alias lambat-lambat asal selamat, anda mau cepat harus ada uang semir, uang rokok dan segala macam kerusakan birokrasi, dengan cepat berubah menjadi birokrasi yang cepat melayani, jujur, professional. Lelang jabatan akan mampu membendung rekrutment beraroma kekerabatan dan akan dilakukan sampai kepada jabatan menteri dan yang sederajat.
Jokowi pasti akan menyinggung Amerika yang suka titip-titip salam untuk jabatan menteri, khususnya menteri keuangan, bumn, untuk kali ini tidak ada titip-titipan. Jokowi akan menjadikan hukum sebagai panglima, serta mengefektifkan sumber-sumber penerimaan negara diantaranya dari pajak, dan mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan asing agar jangan suka ngemplang pajak
Dalam reformasi ekonomi-birokrasi Jokowi juga akan meningkatkan kerjasama dengan dunia internasional, atas dasar saling menguntungkan dan saling menghargai, jangan ada lagi sana untung sini rugi, sana disanjung, sisni di maki, dan Jokowidodo akan tegas kepada siapapun juga tak terkecuali terhadap AS dan Australia.
Jokowi dalam paparannya juga menerangkan tentang kondisi birokrasi pada saat mengawali karier sebagai walikota, pada awalnya “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”, dan kalau mau mudah harus ada uang administrasi, dan uang lelah. Ditakut-takuti, diancam, dipersulit ijinnya kalau mau mengadakan pagelaran misalnya musik, pesta, dan kalau perlu harus membayar dengan jumlah tertentu dan akan dijamin selesai. Bagi masyarakat kelas menengah keatas, isu birokasi tidak mempengaruhi secara signifikan aktifitas mereka, lantaran semua dapat diatasi dengan kekuasaan dan kekuatan materi yang dimilikinya. Ketika Jokowidodo menjadi Walikota Solo untuk pertamakalinya, ada banyak keanehan-keanehan prosedural administrasi yang dilakukan oleh kalangan birokrat Solo, apa yang beliau saksikan adalah, sesuatu yang mudah dipersulit, dengan membuat aturan yang superketat, ada banyak pintu masuk dan keluar yang mesti dilaluinya, kelambatan yang tidak seharusnya terlambat, kerumitan yang seharusnya tidak rumit. Jokowi menyadari apabila terlambat untuk dilakukan reformasi, arus informasi yang tidak padu akan. Jenjang rentang pengendalian yang tidak satu, alias berbelit-belit, dapat berubah menjadi hambatan serius dalam pembangunan di Solo.
Sekarang sudah banyak mengalami perubahan secara drastis, sejak WaliKota Solo Jokowidodo mengunakan kewenangannya merubah arah birokrasi yang semula menengadah, dibelokan langsung agar menghadap kepada rakyat, untuk melayani kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat. Yang semula di Solo birokrasinya mbancinde-mbanciladan (menganak tirikan terhadap kelompok terpinggirkan, masyarakat miskin) diluruskan harus berpihak kepada wong cilik.
Apa resepnya? Jokowi menjelaskan kepada para bule, resepnya adalah “revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa” Indonesia, disebut Jokowi, merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan, karakter tersebut merupakan modal yang sangat kuat dapat membuat rakyat sejahtera . Namun demikian Amerika dan Australia dan bule-ule lainnya jangan sekali-kali merendahkan kepada mereka, sebab berakibat kalian bule akan dimakan balik oleh mereka.
Jokowi melanjutkan keterangannya kepada si bule: Jika dulu yang dimenangkan para pemilik modal, oleh Jokowidodo ditertibkan agar hukum yang mengedepankan keadilan berpihak kepada rakyat. Gebrakan birokrasi di Solo yang fenomenal ketika penertiban pedagang kaki lima di Taman Banjarsari yang berlangsung damai, hampir tanpa penolakan. Penertiban birokrasi pemerintahan di Solo selain mempertimbangkan kepentingan kepentingan rakyat , hukum dan keadilan, oleh Jokowi sekali waktu juga dilandasi oleh pertimbangan budaya, sejauh masih dalam koridor kepentingan publik.
Contohnya sebagai walikota Solo pernah menolak dengan tegas pembangunan mall yang serba modern dan berbau keyahudian, dengan mengorbankan cagar budaya yang semula berupa bangunan sebuah pabrik es Saripetojo di Purwosari, Solo. Atas penolakannya itu Jokowi harus berhadapan dengan atasannya Bibit Waluyo Gubernur Jateng kala itu. Ia berani mengorbankan perasaannya dengan mendapat tekanan psikologis dari Bibit yang memakinya dengan ucapan “bodoh”. Yeaah Jokowidodo menyadari itu sebab ada orang bule dan yahudi yang interffensi.
Jokowi berani melakukan moratorium pembangunan pasar-pasar super, dengan diganti penataan pasar-pasar rakyat yang berhasil dengan baik, pertimbangannya komprehensif, ekonomi, keadilan, ketetiban kota budaya, dan nilai-nilai tradisional. Sejak itu Solo telah melahirkan seorang birokrat yang berhasil melakukan perubahan dengan tatakelola yang harmonis, sehingga hampir tidak menimbulkan gesekan berarti dengan alam dan masyarakat sekitarnya. Sorang birokrat, dan sekaligus seorang pemimpin yang bersih, Solo dikembangkan, Solo mengalami perubahan, dan Solo menjadi kajian oleh banyak universitas luarnegeri.
Reformasi ekonomi dan birokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup baik dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan jaman untuk mengiringi perkembangan daya nalar dan kreatifitas yang lahir dari masyarakat secara dinamis. Jokowidodo selain mengawali dengan memberi contoh juga tak segan-segan memberikan dorongan agar bersama para birokrat bersama rakyat seiring sejalan menegakan profesionalisme, dijauhkan dari firus Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sumber : http://ift.tt/1x90pkK