Bagi-bagi Jatah Kursi Komisi DPR
Biasanya bagi-bagi jatah kursi hanya berlangsung di eksekutif yaitu dengan pembagian jatah kursi menteri bagi partai koalisi pendukung pasangan presiden dan wapres terpilih. Seakan tidak mau kalah, anggota DPR khususnya dari koalisi pendukung Prabowo ternyata tidak mau kalah dengan melakukan hal serupa yaitu membagi jatah ketua komisi yang ada di DPR (alat kelengkapan anggota DPR). Hal ini tentu makin memperuncing “perseteruan” dua kubu koalisi dan berdampak terhadap kondisi bangsa ini ke depannya, dimana elit politik hanya mementingkan ego pribadi dan kelompok tanpa memperhatikan kepentingan rakyat secara luas.
Seiring dikuasainya pimpinan legislatif baik itu DPR maupun MPR oleh partai koalisi Prabowo, pembagian jatah komisi ini kental dengan aroma bagi-bagi kekuasaan saja, tanpa memperhatikan kepentingannya sebagai anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat pemilihnya. Menjadi hal yang miris mendengarnya, jika anggota dewan (yang katanya terhormat) itu seakan hanya membutuhkan rakyat disaat menjelang pemilu saja, tetapi ketika sudah menjadi anggota DPR lupa akan janji kampanyenya untuk mendengar aspirasi rakyat, tetapi hanya mendengar kepentingan partai dan kelompoknya saja.
Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sebenarnya apa tujuan dibalik bagi-bagi jatah kursi ketua komisi di DPR ? bukankah seharusnya DPR itu mencerminkan karakteristik dari masyarakat yang terpolarisasi melalui partai-partai yang ada, sehingga seharusnya komisi di DPR bukan merupakan alat untuk bagi-bagi jatah kursi, tetapi mencerminkan semangat gotong royong. Maksudnya disini ialah jika ada 10 komisi di DPR, dan ada 10 partai,maka setiap partai mendapat 1 komisi tanpa mempedulikan koalisi dari tiap partai yang ada. Akan tetapi yang terjadi saat ini ialah bagi-bagi jatah komisi dari salah satu koalisi karena tidak berhasil memenangkan pertarungan di eksekutif (baca : pemilihan presiden).
Sebagai rakyat awam, penulis sebenarnya berharap pemilu 2014 ini baik eksekutif maupun legislatif dapat membawa perubahan mendasar bagi bangsa Indonesia, apalagi menjelang pelaksanaan AEC 2015 yang hanya menghitung bulan saja. Jika masing-masing hanya mementingkan kepentingan kelompok ataupun partainya, maka bangsa ini bisa jadi hanya menjadi penonton dalam AEC 2015 mendatang, padahal sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebenarnya dikuasai oleh bangsa yang pernah disegani saat masih bernama Nusantara. Apalagi nama gedung di DPR sudah sesuai yaitu gedung Nusantara, maka seharusnyalah semangat Nusantara yang mengedepankan gotong royong, egaliter dan kebersamaan menguasai para anggota dewan yang terhormat itu. Semoga harapan penulis tidak menjadi pepesan kosong karena penulis masih berharap anggota dewan melaksanakan janji kampanyenya dan bukan hanya PHP (pemberi harapan palsu) menggunakan istilah remaja zaman sekarang.
12 Oktober 2014
Danny Prasetyo
Sumber : http://ift.tt/1sBQvq9
Seiring dikuasainya pimpinan legislatif baik itu DPR maupun MPR oleh partai koalisi Prabowo, pembagian jatah komisi ini kental dengan aroma bagi-bagi kekuasaan saja, tanpa memperhatikan kepentingannya sebagai anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat pemilihnya. Menjadi hal yang miris mendengarnya, jika anggota dewan (yang katanya terhormat) itu seakan hanya membutuhkan rakyat disaat menjelang pemilu saja, tetapi ketika sudah menjadi anggota DPR lupa akan janji kampanyenya untuk mendengar aspirasi rakyat, tetapi hanya mendengar kepentingan partai dan kelompoknya saja.
Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sebenarnya apa tujuan dibalik bagi-bagi jatah kursi ketua komisi di DPR ? bukankah seharusnya DPR itu mencerminkan karakteristik dari masyarakat yang terpolarisasi melalui partai-partai yang ada, sehingga seharusnya komisi di DPR bukan merupakan alat untuk bagi-bagi jatah kursi, tetapi mencerminkan semangat gotong royong. Maksudnya disini ialah jika ada 10 komisi di DPR, dan ada 10 partai,maka setiap partai mendapat 1 komisi tanpa mempedulikan koalisi dari tiap partai yang ada. Akan tetapi yang terjadi saat ini ialah bagi-bagi jatah komisi dari salah satu koalisi karena tidak berhasil memenangkan pertarungan di eksekutif (baca : pemilihan presiden).
Sebagai rakyat awam, penulis sebenarnya berharap pemilu 2014 ini baik eksekutif maupun legislatif dapat membawa perubahan mendasar bagi bangsa Indonesia, apalagi menjelang pelaksanaan AEC 2015 yang hanya menghitung bulan saja. Jika masing-masing hanya mementingkan kepentingan kelompok ataupun partainya, maka bangsa ini bisa jadi hanya menjadi penonton dalam AEC 2015 mendatang, padahal sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebenarnya dikuasai oleh bangsa yang pernah disegani saat masih bernama Nusantara. Apalagi nama gedung di DPR sudah sesuai yaitu gedung Nusantara, maka seharusnyalah semangat Nusantara yang mengedepankan gotong royong, egaliter dan kebersamaan menguasai para anggota dewan yang terhormat itu. Semoga harapan penulis tidak menjadi pepesan kosong karena penulis masih berharap anggota dewan melaksanakan janji kampanyenya dan bukan hanya PHP (pemberi harapan palsu) menggunakan istilah remaja zaman sekarang.
12 Oktober 2014
Danny Prasetyo
Sumber : http://ift.tt/1sBQvq9